|FOX Sports e FOX Sports 2 - Destaques da programação de 03 a 09 de Julho|
Confira os destaques da programação dos canais FOX Sports e FOX Sports 2 de 03 a 09 de Julho.
03/07 - Segunda-Feira
09h - Bom Dia FOX (vivo)
12h - Central Fox 1ª Edição (vivo)
12h45 - FOX Sports Rádio (vivo)
15h30 - Boa Tarde FOX (vivo)
17h30 - Expediente Futebol (vivo)
20h - Central Fox 2ª Edição (vivo)
21h - Bom Noite FOX (vivo)
21h30 - Rodada FOX (vivo)
22h30 - Central Fox 3ª Edição (vivo)
23h30 - FOX Nitro (inédito)
04/07 - Terça-Feira
09h - Bom Dia FOX (vivo)
12h - Central Fox 1ª Edição (vivo)
12h45 - FOX Sports Rádio (vivo)
15h30 - Boa Tarde FOX (vivo)
17h30 - Expediente Futebol (vivo)
20h - Central Fox 2ª Edição (vivo)
21h30 - Pré-Jogo (vivo)
21h45 - Libertadores - Guaraní x River Plate (vivo e exclusivo)
23h45 - Central Fox 3ª Edição (vivo)
05/07 - Quarta-Feira
09h - Bom Dia FOX (vivo)
12h - Central Fox 1ª Edição (vivo)
12h45 - FOX Sports Rádio (vivo)
15h30 - Boa Tarde FOX (vivo)
17h30 - Expediente Futebol (vivo)
19h - Pré-Jogo (vivo)
19h15 - Libertadores – Atlético PR x Santos (vivo e exclusivo)
21h15 - Pré-Jogo (vivo)
21h45 - Libertadores – Barcelona x Palmeiras (vivo e exclusivo no PayTV)
23h45 - Central Fox 3ª Edição (vivo)
06/07 - Quinta-Feira
09h - Bom Dia FOX (vivo)
12h - Central Fox 1ª Edição (vivo)
12h45 - FOX Sports Rádio (vivo)
15h30 - Boa Tarde FOX (vivo)
17h30 - Expediente Futebol (vivo)
19h15 – Libertadores - Strongest x Lanús (vivo e exclusivo)
21h15 - Pré-Jogo (vivo)
21h45 - Sul-Americana - Sport x Arsenal (vivo e exclusivo no PayTV)
23h30 - Central Fox 2ª Edição (vivo)
07/07 - Sexta-Feira
09h - Bom Dia FOX (vivo)
12h - Central Fox 1ª Edição (vivo)
12h45 - FOX Sports Rádio (vivo)
15h30 - Boa Tarde FOX (vivo)
17h30 - Expediente Futebol (vivo)
20h - Central Fox 2ª Edição (vivo)
21h - Raio FOX (vivo)
21h45 - FOX Fight Club (vivo)
22h15 - Rodada FOX (vivo)
23h - Central Fox 3ª Edição (vivo)
08/07 - Sábado
09h - FOX Workout - Dia de Treino (inédito)
13h30 - Big 3 – Brooklyn ( inédito)
17h45 - Rodada FOX (vivo)
20h - Central FOX (vivo)
21h - Rodada FOX (vivo)
00h - Aqui com Benja! (inédito)
13h - Rodada FOX (vivo)
14h - FOX Sports Show (vivo)
17h45 - Rodada FOX (vivo)
20h - Central FOX (vivo)
21h - Tabelão FOX (vivo)
21h30 - A Última Palavra (vivo)
FOX SPORTS 2
03/07 - Segunda-Feira
21h - WWE Raw (vivo)
04/07 - Terça-Feira
21h - WWE Smackdown (vivo)
05/07 - Quarta-Feira
21h30 - Pré-Jogo (vivo)
21h45 - Sul-Americana – Palestino x Flamengo (vivo e exclusivo no PayTV)
06/07 - Quinta-Feira
20h30 - Nascar Truck - Kentucky (vivo)
07/07 - Sexta-Feira
21h - Nascar Xfinity - Kentucky (vivo)
08/07 - Sábado
17h - Major League Baseball – Tampa Bay Rays x Boston Red Sox (vivo)
20h30 - Nascar - Kentucky (vivo)
13h - Weathertech - (vivo)
|Police ignoring attacks on Palestinians by Jewish extremists, say activists||none|
|Mengenal Lebih Dekat Kelompok Hacker Anonymous|
Sepak terjang Anonymous memang sering mengebohkan. Kelompok hacker ini sudah berulangkali menggeber serangan ke website penting.
Sulit diketahui siapa saja yang tergabung dalam Anonymous. Jika tampil di depan publik, mereka biasanya memakai topeng ala Guy Fawkes, seorang aktivis Inggris terkenal di zaman dahulu.
Seperti apa sejarah Anonymous dan bagaimana sepak terjang mereka? Berikut riwayat singkatnya yang dihimpun dari berbagai sumber.
1. Lahir Tahun 2003
Cikal bakal kelompok Anonymous ini dilaporkan berasal dari tahun 2003. Awalnya berasal dari forum internet bernama 4chan.
Anonymous punya beragam misi. Terkhusus, mereka menentang sensor internet dan pengawasan online oleh pemerintah. Sehingga seringkali mereka menyerbu website pemerintah sebagai tanda protes.
Anonymous juga anti terhadap paham scientology, korupsi, dan homophobia. Padahal pada awalnya, kelompok komunitas online ini dibuat untuk tujuan senang-senang.
Anonymous memang bukan benar-benar sebuah organisasi. Mereka adalah grup besar individual yang mempunyai ketertarikan yang sama. Sehingga sering dikatakan semua orang bisa menjadi Anonymous.
Sejak tahun 2008, Anonymous semakin serius dalam aksi hacktivist, yaitu melakukan hack untuk misi tertentu. Mereka dijuluki sebagai Robin Hood digital dan dikenal memperjuangkan kebebasan informasi dan akses internet.
Aksi hack mereka semakin liar dan menyerang website-website penting. Sehingga majalah ternama Time memasukkan nama mereka sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012.
2. Asal Kata Anonymous
Nama Anonymous sendiri terinspirasi oleh anonimitas user yang biasa memposting sesuatu di internet. Ya, banyak orang lebih memilih tidak menyebut identitas aslinya di dunia maya.
Konsep Anonymous semakin mantap pada tahun 2004. Ketika itu, administrator di forum 4chan mengaktivasi protokol Forced-Anon yang membuat semua postingan bernama Anonymous.
Anonymous pun merepresentasikan sebuah kelompok individu yang tidak bernama. Anggota Anonymous terdiri dai banyak pengguna forum internet.
Mereka memobilisasi serangan atau misi melalui berbagai wadah. Seperti di 4chan, YouTube, sampai melalui Facebook.
"Setiap orang yang ingin bisa menjadi Anonymous dan bekerja dengan tujuan tertentu. Kami setuju dengan semua agenda namun beroperasi secara independen," tukas seorang anggotanya.
Salah satu semboyan mereka yang terkenal adalah "We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us".
3. Serangan ke Website Penting
Anonymous sudah sering melakukan serangan ke berbagai website penting. Biasanya sebagai tanda protes atau ketidaksetujuan.
Pada tahun 2009 setelah Pirate Bay terbukti bersalah atas kasus hak cipta, Anonymous melancarkan serangan melawan organisasi International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).
Organisasi tersebut termasuk yang menentang keberadaan Pirate Bay. Aksi serupa terjadi tahun 2012 lalu ketika website Megaupload ditutup.
Hacker Anonymous berhasil melumpuhkan situs Departemen Kehakiman AS, FBI, dan Motion Picture Association of America (MPAA). Semuanya dinilai sebagai pihak yang menggembosi Megaupload.
Anonymous juga pernah melumpuhkan situs yang mengandung pornografi anak. Pada tahun 2008, mereka melancarkan serangan online besar-besaran pada kelompok agama Scientology.
Tidak jarang mereka melakukan serangan ke website pemerintah berbagai negara. Mereka pernah menumbangkan berbagai situs penting Israel sebagai protes serangan brutal mereka ke Palestina. Mereka sempat mengumbar 5000 data pribadi pejabat Israel.
4. Anggota yang Tertangkap
Beberapa anggota Anonymous berhasil ditangkap aparat. Tahun 2010, aparat di Belanda menangkap seorang remaja usia 16 tahun karena menyerang website Visa, Mastercard dan PayPal.
Pada bulan Januari 2011, kepolisian di Inggris berhasil menangkap lima orang hacker yang berhubungan dengan Anonymous.
Juni 2011, kepolisian di Spanyol menahan tiga orang yang masuk jaringan Anonymous. Ketiganya menyerang website pemerintah Mesir, Aljazair, Iran, Chile dan Selandia Baru.
Satu kasus yang cukup menonjol adalah penangkapan Christopher Weatherhead. Dia mengorganisasi serangan DDos pada PayPal dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.
Masih banyak lagi kasus penangkapan hacker Anonymous. Namun tampaknya mereka tidak kapok dan akan terus melakukan misinya.
|Casalinghematurechescopano||Salah Hamouri: The Elysee does not keep its promises! |
On June 29, Jean-David Levitte, diplomatic adviser of Nicolas Sarkozy, Denise received Hamouri rue de l'Elysee. I accompanied it. After the interview about where developments were required, a statement (attached) was published and posted on the site of Salah Hamouri. Jean-David Levitte had to call me immediately and asked me to remove it from the site, given (sic) of the reaction of the Israeli Ambassador to France and, if confirmed to him, was in Salah's interest than to withdraw. Immediately asked and done. But, as you will see, this commitment has no place to be: it was about the "new" on the case of Salah and the attitude of France towards our compatriot. He made commitments. None given. That is why we are releasing this statement. Happy reading! And still more than ever, Salah. Soon Operation Attack Facebook "... Regards.
Jean-Claude Lefort .
Denise Hamouri, Salah's mother, accompanied by Jean-Claude Lefort, met last Monday, June 28, rue de l'Elysee Jean-David Levitte, Diplomatic Adviser to the President of the Republic, in the presence of Nicolas Galey, Technical Advisor on the Near and Middle East.
Diplomatic Adviser said at the outset that President Nicolas Sarkozy would equal attention and equal determination to secure the release of Gilad Shalit and Salah Hamouri. For the President, the two youths are French and he defended well.
regards Salah Hamouri it was noted by the Adviser that the indictment of Israeli military court does not mention any facts or reprehensible act but a mere " intention ", a concept which is a purely arbitrary.
Therefore, as the Adviser, among 2,000 French prisoners abroad, the President focused his attention on the most obvious cases of unfairness and therefore it would be mobilized in this for the release of Salah Hamouri he has already, as the Adviser, called on several occasions with the current Israeli authorities.
It was noted that the Advisor denoted his words quite clearly what had been said on Salah Hamouri and if the two reported cases were treated on an equal footing, so it was difficult to understand, for example, the President has still not received the family of Salah Hamouri with the notable difference of the Shalit family.
It was also noted that Salah Hamouri was not considered a "rule of law but by a State at war, which condemns its military tribunals by the very people it occupies even though they were innocent of charges charges against them or who were conducting the Arbitrary pure and simple. It was reiterated that do not take into account this fact and immediately constituted a major serious misconduct.
Similarly it was reported that the same state never releases when there is an exchange of prisoners, Palestinians from Jerusalem.
He recalled the request for remission of sentence filed by Salah at 2 / 3 thirds of his sentence served, resulted in a clear rejection of the ad hoc and a worsening of the charges against him.
The idea that Israel Salah, who is innocent, should also make "excuses" unacceptable humiliation being added to the injustice that the heavy hitting for over 5 years. Similarly
it was highly reiterated that the expulsion of Salah or his extradition to France was clearly denied. Salah has a right as any human being to live wherever he wants.
Councillor stressed that nothing is likely to stop the release request of Salah while he has already spent more than 5 years in prison for "intent" assumption. He also indicated that new initiatives will be taken to the Israeli authorities. The interview lasted three quarters of an hour. Comments
The change in tone and approach set out verbally during the interview are undoubtedly possible, put in the multiple initiatives in a spirit of broad rally to demand the release of Salah. Despite claims to the Adviser, it is difficult to see the same desire to free Gilad Shalit and Salah Hamouri.
The President of the Republic has written to parents of Gilad at the 4th "anniversary" of his capture.
So when he wrote to Mr and Mrs Hamouriune letter ending, and one sent to parents of Giladle June 25, with these words: "I measure fatigue, anger or misunderstanding that day after day since June 25, 2006, you feel. The dignity with which you have demonstrated your courage and your work at all times has been exemplary. You can be proud of you and your son, as we are with Gilad and his parents. "For now
not one letter has been sent to the family Hamouri who have not been received at the Elysee Palace and never the name of Salah has been cited publicly by the President. And if the requests for release were made repeatedly it is difficult to say whether they were effective.
It can be pulled a clear conclusion of this meeting: the echo of the growing demand for the release of Salah can not be ignored in high places. This means if our mobilization unifying, day after day, was helpful. It must be pursued. Salah is a victim and not guilty.
There are no facts alleged against him - a supposed intention is not a fact - and therefore certainly not have intended to detonate the car of Rabbi Ovadia Yosef and throwing a Molotov cocktail against an army vehicle Israel as was stated in a telegram lying to Associated Press published yesterday, at 21 h 17, "Yahoo".
Salah has already spent more than 5 years in prison for nothing. His release is not dependent on him but his jailers. Gilad Shalit, the President called on multiple occasions his unconditional release. Why should it be different for Salah?
Salah another 16 months in prison to do. We do not resign ourselves to the idea that it is not released much earlier. Each passing day, after these more than 5 years in prison, is a day that sees Salah imprisoning too. A notable difference of Gilad Shalit, and it's not our fault, the fate of Salah is not linked to negotiations obscure.
His release depends only on the Israeli authorities.
is the only certainty we have - we, but the French authorities.
We do not have to replace them any way they do but it is our responsibility to demand from them as we continued to do so. We have some reasons to continue and keep up the pressure. The new About
held by Adviser to the President, the fact that for the first time the website of the Presidency recalls publicly, in his way, the case of Salah show that our engagement does not leave indifferent and is not in vain.
Salah already very heavily and unfairly "paid" the occupation of Jerusalem and his homeland. It is high time that Salah go home.
New words heard n'endormiront not our intention and our action. On the contrary they show that our efforts are not wasted.
is why our demand - which is the only tangible guarantee of certainty that exists to secure his release - remains stronger than ever:
Liberation Salah Hamouri! And fast!
Paris, June 29, 2010
|How Much Does It Cost To Buy A Great White Shark|| In the Arab world, Islam and Western democracy means dictatorship |
by Abdenur Prado - posted Friday, February 11, 2011
The West finances dictators in the Middle East and the Arab world for over a century.
pro-democracy demonstrations against dictatorships supported by the West in the Arab world, shows once again the immense hypocrisy of our leaders. Which side Western governments are, with the demonstrators or the dictators? The answer is simple: the side of those who generate millions for the benefit of Western multinational corporations.
But that does not surprise anyone. It is well known that the West has funded more than a century of dictatorships in the Middle East and the Arab world because it is through the autocracies that [the West] were able to control the resources of this region. Even if this leads to the exploitation and misery of people facing decommissioning, orchestrated by the International Monetary Fund, their social services in order to repay foreign debt generated by the millions in arms purchases in the West ... As the aspirations of civil society, increasing poverty, torture and repression, lack of civil liberties and human rights ... No Western leader does not care at all. And all have shown, continuously, without exception, for over a century. Remarks made recently by Henry Kissinger are revealing in this regard: "We've had five presidents who have considered Hosni Mubarak as the best ally of the U.S. objectives in the region. "
Just out of the archives all the statements of Western leaders who praise the Arab tyrants: their economic policies, their continued political stability, their contributions to international security, that they safeguard secularism and prevent the advance of Islamist movements ... In short, for submission to the dictates of Western financial markets and the International Monetary Fund.
This overview does only one variable: whether or not the connivance with the State of Israel. This underscores the critical role of Israel vis-à-vis the maintenance of dictatorships in the Arab world, a fact corroborated by the comments made by Netanyahu in support of Ben Ali and Mubarak as well as decades of collusion with the family Royal Saudi monarchy and other issues of colonialism. No surprise then to learn that Israeli diplomacy has done everything possible to save Mubarak. It is true that Israel has cause for concern, not only for the danger posed by the rise of political Islam, but also because the democratic governments that might arise would maintain not only their country's complicity in the genocide of the Palestinian people. The open border between Gaza and Sinai is crucial for the survival of the Palestinian people. This is a convincing argument in favor of democracy in Egypt and the Middle East! And
"Islamism" in all this? It serves as a bogeyman to justify the support of dictatorships "secularists." However, it obscures the fact that the majority of parties "Islamists" in the Arab world accepted the idea of parliamentary democracy.
An example of this paradigm is that the Muslim Brotherhood in Egypt. In 1944 the founder, Hassan al-Banna, supported the participation in parliamentary elections, saying that the Egyptian constitution was "Islamic" because it recognized that the authority resides in the people, ensured the decision-making through consultation (Shura) and respect for individual freedoms. In some of his writings, he defends parliamentary democracy: "The bases of political organization based on the system of parliamentary representation does not contradict the fundamental principles that Islam has set in organization of power. "Since its founding, the Muslim Brotherhood have repeatedly stated that their intention is not to take power, but to educate society and to influence the system for Islamic ideals in justice being implemented. Despite this, they are portrayed as villains by the media manipulation and by Western governments. (I'm not a fan of the Muslim Brotherhood, but I am against their demonization. For their positions, see their website in English).
There is talk now of returning to Tunisia Rachid al-Ghannouchi, founder and historic leader of the party-Nahda in Tunisia, after 22 years of exile. According Ghannouchi, Islam provides a more fertile than that of the West to carry out democracy. There is a book of Azam Tamimi, where he studied his thought in detail, Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islam, published by Oxford University Press. Among his ideals: "an Islamic system based on the will of the majority, free elections, free press, minority protection, equality between laity and religious parties, and achieving complete women's rights in all areas, participation in elections to the freedom to dress as they wish, the right to divorce, and even the right to be head of state. The role of Islam is to provide an ethical system. "
An ethical system that necessarily involves the abolition of usury Financial, which provides a minimum of social services for the entire population and the establishment mechanisms that prevent the accumulation of capital in the hands of a few individuals. An equally valid for Spain than for Egypt.
In Brief: Islamist movements are champions of democracy against tyranny corrupt funded by the West. It is curious to see how the terms were reversed at the point of passing the opposition, which demands democracy, for ... absolutists, and dictators that suppress civil liberties as saviors. The world upside down? The world seen through a mass media manipulation. That is to say, from a perspective of the interests of major Western financial corporations.
Translation: Amy Fetchman
|Avery Table Tents 5305|| Mohamed Hassan: "the causes of the revolution far beyond Tunisia Ben Ali and his party. "|
Tunisians brought down the dictator Ben Ali. Today, they continue to fight against his men to head the transitional government. In this new chapter of our series "Understanding the Muslim world," Mohamed Hassan * ((photo-cons) explains the implications of the revolution of Tunisia and its root causes: how nationalism Liberal advocated by Tunisia under Bourguiba interests Western, plunging people into poverty, how a repressive state has put in place to maintain this system, why dictatorships in the Arab world are caused to fall, and how Islam became the condom imperialism
(Gregory Lalieu Michel Collon)
In December 2010, riots broke out in Tunisia. A month later, President Ben Ali fled the country after twenty-three year reign. What are the causes of this revolution? And why is it popular movement succeeded in bringing down the dictator where other attempts have failed?
For there to be a revolution, it is necessary that people refuse to live as before and that the ruling class is no longer able to govern as before. On December 17, 2010, Mohamed Bouazizi, a young seller of fruits and vegetables, has sacrificed out of desperation after police had confiscated his goods himself, and that local authorities have to stop working. The conditions were ripe for a revolution broke out in Tunisia Bouazizi and suicide was the trigger.
Indeed, the Tunisians did not want to live as before: they were not accepting corruption, police repression, lack of freedom, unemployment, etc.. Moreover, the ruling class could no longer govern as before. Corruption under Ben Ali had taken a phenomenal amount while the majority of the population had to face insecurity. To maintain this status, police repression would be higher but it had reached its limits. The ruling elite was completely disconnected from the people for whom there was no interlocutor. Therefore, when popular revolts broke out, the ruling class had no choice but to quell the violence. But with the determination of the people, the repression reached its limit. This is one of the keys to the success of the popular revolution of Tunisia: it managed to reach all segments of society, including members of the army and police who sympathized with the demonstrators. The repressive apparatus could no longer function as before either. If a revolt occurs but is not able to combine different segments society, it can not lead a revolution.
Even after the departure of Ben Ali, the protests continue. The situation that Tunisians refuse is not the result of one man? For
signs "Ben Ali emerges" signs were followed by "CDR releases. Tunisians are attacking the president's political party because they fear that one of his men to take power. But in reality, the root causes that led to revolt Tunisians far outweigh Ben Ali and the RCD. It is not enough to turn the president for the people earns his freedom and improves living conditions.
corruption, unemployment, social inequality ... What are the effects of imperialist domination of the West over Tunisia. For Tunisia, after independence, became a project of the United States.
What do you mean by imperialism?
Imperialism is the process by which capitalist powers politically and economically dominated by foreign countries. Western multinationals plunder the resources of Africa, Latin America and Asia. They find opportunities for capital they will accumulate and exploit cheap labor market. I say that multinationals are not buying as they plunder the resources at their fair value and the local people not benefiting from these riches. And this looting would not be possible if these countries operated, there were no leaders to defend the interests of multinationals. These leaders are getting richer in the process. They constitute the so-called comprador bourgeoisie. They have no political vision for their own country does not produce wealth and do not develop a real economy. But personally enriched by trading resources their countries with multinationals. Obviously, the people are the biggest victim in all this!
When you're a nationalist anti-imperialist cons, you are looking to develop for yourself. You nationalize key sectors of your economy, rather than leaving the management to foreign companies. This will create a national economy in the country and you allow it to grow on the basis of independence. That's what I call a national democratic revolution: national independent because of the imperialist powers, democratic as against feudalism and the elements reactionaries in the country.
However, Bourguiba, Tunisia's first president, was considered a socialist. And during his reign, the state played a very important role in the economy.
Bourguiba's political party was socialist in name only. If the state played an important role, it was only for the benefit of an elite only. This is called state capitalism. In addition, Bourguiba has systematically eliminated all the progressive elements and anti-imperialist in his party. So that this party became the party of one man, completely subject to U.S. imperialism.
Habib Bourguiba , great actor in the struggle for independence, was president of Tunisia from 1957 to 1987
What Was Tunisia important for the United States?
To understand the importance of that country to the U.S. strategy, we must analyze the political context of the Arab world in years 50 and 60. In 1952, officers overthrew the monarchy of King Farouk of Egypt and proclaim a republic. With Nasser at the helm Egypt becomes the basis of Arab nationalism inspired with revolutionary ideas of socialism. As evidenced by the nationalization of the Suez Canal, Nasser's arrival in power is a blow to the West because the Egyptian president's policy is totally at odds with the hegemonic Western powers in the Near and Middle East. Worse still: the anti-imperialist ideas of Nasser are emulated in the region. In Yemen for example, where in 1962 a revolution divided the country, the South becoming a bastion of Arab revolutionary movement. The same year, the independence of Algeria sends a strong signal to Africa and the Third World, the imperialist powers put on alert. Libya also note the Qaddafi coup in 1969. The colonel took power and nationalized major sectors of the economy, to the chagrin of the West. The same year, the Islamic revolution in Iran toppled the Shah, one of the most important pillars of U.S. strategy in the Middle East.
short, at that time, an anti-imperialist movement defies strong strategic interests of the United States in the Arab world. Fortunately for Washington, all countries in the region do not follow the path of Nasser. It the case of Tunisia. In 1957, a year after the independence of Tunisia, Bourguiba was one of the first Arab leaders to send U.S. in the prestigious journal, Foreign Affairs. The title of the article? Nationalism best antidote to communism. For the United States who want to counter the influence of Nasser is a godsend! Bourguiba wrote in his article: "With the regard, Tunisia has chosen to make unequivocal its way into the free world from the West." We are in the Cold War. The Soviets argued that Nasser's influence grows in the region. And the U.S. needs pro-imperialist agents Bourguiba as not to lose strategic control of the Arab world.
Nasser announced the nationalization of the Suez Canal in 1956
Can we be both nationalist and pro-imperialist?
Bourguiba was a liberal nationalist with anti-communist ideas which led him to join the imperialist camp in the West. In fact, I feel like George Padmore Bourguiba Arabic. Padmore was a leading Pan-Caribbean origin. In 1956 he wrote a book called Pan-Africanism or Communism: The battle ahead in Africa. Like Bourguiba, he fed anti-communist ideas and even if he declared himself a nationalist, his political vision was largely subservient to the interests of imperialist powers. Nationalism served as a cover, their policy is far from being independent. Padmore had a great influence on the first president of Ghana, Kwame Nkrumah, one of the instigators of the African Union. Its pro-imperialist ideas were able to spread across the continent with the result that we see today is celebrated around the golden jubilee of independence in Africa, but many Africans know they have never become independent. President Nkrumah himself later regretted having taken the advice of Padmore.
In Tunisia too, the submission to imperialist interests has quickly been felt and it turned out that nationalism advocated by Bourguiba was a facade. In the 70s, for example, the President has passed a series of measures intended to attract foreign investors: tax exemption on company profits for ten years, exemption from all duties and taxes for twenty years, exemption from Tax Income property values, etc.. Tunisia has become a vast workshop of Western multinationals in recent repatriation of profits.
Tunisia did she not still been some good progress under Bourguiba?
Yes, there have been positive developments: education, status of women, etc.. First, because Tunisia were the progressives in his elite players, but they were quickly dismissed. Then, because Tunisia was to be dressed in his finest dress. Indeed, this country played a major role in the strategy of the United States to counter the influence of communism in the Arab world. But what had you on the other side? Progressive revolutionary movements that had toppled backward and monarchies who enjoyed popular support. You could not counteract this movement by advocating a feudal system. Saudi Arabia has done so because it could use its oil money for that. But Tunisia, unable to rely on such resources, should provide some progressive image. In the fight against communism, it was supposed to represent a successful Third World countries have chosen the path of liberal nationalism.
But behind the scenes was less flattering. As I said, Bourguiba has systematically eliminated the progressive elements that do not follow his steps. The anti-imperialists who wanted an independent Tunisia both economically and politically, those who wanted to assert their own position in the Third World and the Israeli-Palestinian conflict, all were opposed. Tunisia has in fact been used as a laboratory of the imperialist powers. And what was supposed to represent the success of liberal nationalism has become a dictatorship.
When Ben Ali Bourguiba succeeded in 1987, he continues on the same track?
Absolutely. One can even say that the submission to Western interests has grown. Ben Ali was a pure agent of U.S. imperialism. In 1980, as ambassador to Poland, he even served as a liaison between the CIA and Lech Walesa, the union leader who fought against the Soviet Union.
In 1987, when Ben Ali assumed the presidency of Tunisia, the country was deeply in debt by the capitalist crisis of 1973. Moreover, at that time, the ideas of Milton Friedman and his Chicago Boys were very popular. These ultra-liberal economists believed that the market is an entity capable of regulating themselves and that the state should certainly not interfere in the economy. The technical elite Tunisian largely from U.S. schools were highly influenced by theories of Friedman. Ben Ali then left the state capitalism in effect at the beginning of the era Bourguiba. Under the supervision of the IMF and World Bank, he began a privatization program much more massive than what his predecessor had already begun in the 70s.
What were the effects of this new economic policy?
First, privatization of the Tunisian economy has allowed Ben Ali and his wife's family, Trabelsi, personal enrichment. Corruption has reached a very high level, Tunisia has become a country totally subservient to imperialism, headed by a comprador bourgeoisie. Obviously, Ben Ali and his clan did not have many raw materials to selling out to Western multinationals. But they took advantage of the education system established under Bourguiba to develop a service economy. Indeed, the Tunisian workforce is highly educated and inexpensive at a time. It therefore attracts foreign investors.
Tourism has also developed strong as to become the mainstay of the Tunisian economy. Here we see the lack of political vision of the elite. Indeed, no country can develop its economy based on tourism if not first developed a national economic base. The tourism industry consumes a lot but reported very little to the Tunisian people. Imagine: while Western tourists consume hectoliters of water to bask in pools, Jacuzzis or golf course, the poor peasants in the south face of the drying soil.
But it's not just the farmers who have suffered from this policy. Overall, the social conditions of the Tunisian people deteriorated while the president's entourage has amassed a huge fortune. Everyone knew the regime was corrupt. So to maintain this system, the system should prevent any disputes. The repression became even more brutal penny Ben Ali simple criticism or even the desire for modernity and openness were not allowed. Such a situation could lead to popular revolt. Moreover, trying to monopolize his clan the wealth of the country, Ben Ali has also drew the ire of some of the traditional bourgeois Tunisia.
You say that political repression was very strong. Is there anyway today, opposition forces can guide the people's revolution now that Ben Ali has fallen?
Genuine opposition parties were banned under Ben Ali. However, some continued to exist underground. For example, the first Tunisian Communist Party could not live openly and organize like any political party in a democracy. But he continued to operate secretly through associations of civil society (teachers, farmers, doctors, prisoners ...). The PGWPP was able to form a social base and fired a solid experience of this period. It is exceptional in the Arab world.
I think two major challenges now await the opposition parties. First, they must come forward and make themselves known to the general public in Tunisia. Then they must organize a united front of resistance to imperialism. In fact, the imperialist powers seek to maintain the system without Ben Ali Ben Ali. We see now with the Union government National rejected the Tunisians, which is very positive. But the imperialist powers will not stop there. They will certainly seek to impose an International Electoral Commission to support candidates who defend to their best interests. It is therefore necessary to resist interference by creating a united front to build a true democracy.
Opposition parties are they able to overcome their differences to create such a front?
I know that some political parties were reluctant to associate Islamo-nationalist movement Ennahda. This movement emerged in the 80s. He advocated an anti-imperialist line and in fact, has suffered political repression. Why not combine Ennahda in front of resistance to the interference of foreign powers? Tunisia is a Muslim country. It is normal that a political force emerges with an Islamo-nationalist trend. You can not prevent that.
But each of these movements must be studied separately, with its own specificities. This was done by the communist PGWPP. They studied scientifically objective conditions that apply Tunisia. Their conclusion is that the Communists and Islamo-nationalists have been victims of political repression and that even though their programs differ, they share common ground: they want an end to dictatorship and the independence of Tunisia. The Communists have proposed an alliance with the Islamo-nationalists long ago. Of course, the PGWPP does not make Tunisia a Islamic state. Its political agenda is different from that of al-Nahda. But it is the Tunisian people who will judge these differences democratically. Elections should be a contest open to everyone. That is true democracy.
Precisely opposition parties gathered in front of 14 January to fight against the interim government of Mohamed Ghannouchi, a henchman of former President Ben Ali. A hopeful sign?
Absolutely, Tunisia is on the right track: all opposition parties banned so far have created a united front to prevent the system is maintained without Ben Ali Ben Ali. Also underline the role played by the base of the union UGTT. The head of the union authorized under Ben Ali was corrupt and working with the state police. But since the basis of the union put pressure on its leaders and members who UGTT were part of the transitional government have resigned. Although much remains to be done, democracy wins Tunisian institutions under pressure from the people.
Western powers opposed to that. They want to impose democracy in Tunisia where only low-intensity "good" candidates would be allowed to stand for election. If you look at the type of democracy that the United States enjoy, you come across Ethiopia. The U.S. government has provided $ 983 million to countries in the Horn of Africa for the year 2010. That same year, Prime Minister Meles Zenawi, in office since 16 years, was reelected with 99.5 percent of the vote! It's even better than Ben Ali! The reality is this: behind their rhetoric in support of the Tunisian people, the Western powers continue to actively support many other Ben Ali in the world.
The United States could not they support other candidates pro-imperialist, but in the eyes of Tunisians, were not associated with the Ben Ali era?
It would be difficult. There is a part of the comprador bourgeoisie which was lésinée by the corrupt system of Ben Ali. But this elite is not strong enough control the popular movement and not enough grounding in the Establishment to win.
The United States had also thought of another strategy: a few months ago, while Ben Ali was still in power, the U.S. ambassador has visited a Communist leader in prison. Officially, a simple observation visit in the framework of respect for human rights. Unofficially, the U.S. anticipated the departure of Ben Ali and wanted to test the waters. Their goal was to get the Communists against the Islamo-nationalists, divide the resistance to imperialism to weaken more. But the Communists Tunisia does not fall into the trap. They are very familiar with the strategy developed by Henry Kissinger in the 80s in the Middle East. They published a very good study on the subject and know they should not take orders from outside or adhere to ideologies manufactured by foreign powers.
Why the U.S. have they abandoned Ben Ali? Had he gone too far in personal enrichment? According to a cable Wikileaks, the U.S. ambassador was very critical of the system of quasi-mafioso Tunisian president, organized corruption are obstacles to investments by foreign companies.
This is not the problem. The United States does not care about corruption. Instead, it is a key element of the system of domination on the U.S. South. In fact, Washington was aware of the internal situation in Tunisia and knew that Ben Ali would not be able to govern. The West must now ensure that the replacement of Ben Ali will continue to defend their interests. The stakes are high. The capitalist crisis is causing serious problems in the West. Besides this, China is getting stronger and now provides more loans than the World Bank and other imperialist powers combined. She even wants to buy a significant portion of the debt of the euro area partly because it has economic interests with European countries, on the other imperialist powers to divide, the EU is historically associated with states USA.
In such a context, the Tunisian people's movement, under the auspices of a revolutionary leadership, could establish an independent government and take advantage of this situation of a multipolar world. The imperialist powers fear that countries that were traditionally under his rule become economically independent, turning also to China. Tunisia could build relationships with the Asian giant to develop its commercial ports. And it would seriously question the concept of the Mediterranean Dialogue, this expansion of NATO to the countries of the Mediterranean that is not a dialogue but a mere instrument of Western domination.
Another country that seems to fear democracy in Tunisia and in the region, Israel. Deputy Prime Minister Silvan Shalom said shortly after the fall of Ben Ali that the development of democracy in Arab countries threaten Israel's security. This country often called only democracy in the Middle East, would he be afraid of competition?
Under a democratic facade, Israel is a fascist, apartheid state. In the region, it can not ally with repressive dictatorial states, led by comprador bourgeoisie that weaken the body of the Arab nation. Currently, these Arab states are rich countries inhabited by poor people. But if a democratic government in the full sense of the term emerges, it will increase economically the Arab nation as a whole. And this economic development will lead to an alliance of Arab countries against the state racist oppressing the Palestinians. Israel fears this course.
Moreover, there is a very big gap between the official positions of Arab dictatorships and the popular sentiment about the Israeli-Palestinian conflict. Since Egyptian President Sadat visited Israel in 1977, Egypt's position is "we want peace." But it is a position imposed by force to the population. And the current Egyptian government is not content to maintain peaceful relations with Tel Aviv. It participates actively in the strangulation of Gaza, while the majority of Egyptians in solidarity with Palestinians.
It's the same alignment of Arab dictatorships on Washington politics. Tunisia, Saudi Arabia and Egypt are allies of the United States while the populations of these countries are anti-imperialists. I was in Egypt when Muntadhar al-Zaidi, a journalist in Iraq, threw his shoes on George W. Bush. The Egyptian population was celebrated as a hero. I heard of fathers wanting to marry their daughter with the reporter. Still, Egyptian President Hosni Mubarak is one of the most faithful allies of Washington.
Do you think the revolution Tunisia a domino effect could cause the downfall of other dictatorships in the Arab world?
70% of the population in Arab countries is less than thirty years and knows that unemployment, police repression and corruption. But all these young people want to live. And to live, they need change. This is the reality of each country. It is therefore not even need a domino effect, the objective conditions are ripe for further revolutions erupt.
People no longer want to live as before. But for their part, the ruling classes are they unable to govern as before?
course. And we see in Egypt today. There are police everywhere in this country. But it is impossible to control everything. A state police has its limitations and the Arab world have reached.
Furthermore, information plays a very important role today. Tunisians, Egyptians and peoples of the Third World are better informed through Al-Jazeera as part of an Internet and social networks on the other. The evolution of information technology has increased the level of education and consciousness of people. The people no longer a mass of illiterate peasants. You have a lot of very smart young people, with a certain practical sense, able to circumvent censorship and of mobilizing the Internet.
there in these countries the opposition forces can guide the popular revolutions?
Why Punishment is so important if these dictators were not in danger? Why the comprador bourgeoisie, so greedy, she would spend so much money in the repressive apparatus if she was not afraid to be reversed? If there was no opposition, all this would not be necessary.
the side of Western observers, many fear that the collapse of these regimes Arab favors the rise of Islamism. As summarized so finely Christophe Barbier, editor of L'Express, "Ben Ali is better than the bearded." These fears proved on of Islamism are they based?
Islamism became the condom of imperialism. Western powers justify their strategy of domination in the Arab-Muslim world under the guise of fighting against Islam. There are Islamists everywhere today. Soon, we shall find even traces of Al-Qaeda on Mars if it is useful to the imperialists!
In reality, the West has always needed to invent an enemy to justify its hegemonic designs and incredible military spending (financed by taxpayers). After the fall of the Soviet Union and the demise of the communist enemy is Islam and Al Qaeda who have played the roles of villains villains.
But the West has no problem with Islamism. It adapts very well to this trend in countries like Saudi Arabia. Moreover, he himself fostered the rise of Islamist movements to counter the Arab nationalism at a time. The real problem for the West is anti-imperialism. That's why he tries to discredit any popular movement in the Arab world who is opposed to its interests by affixing the label "Islamist."
Finally, it should not be very smart to think that the Arab dictatorships are bulwarks against the rise of religious fanaticism. Instead, these repressive regimes have led some of the population to be radicalized. Who could afford to say that such and such people have no right to democracy? In a truly democratic country, different political forces may emerge. But the bourgeoisie comprador ruling in the Arab dictatorships can not convince people. She can not even face to face. To defend the imperialist interests, you must prevent other political forces to emerge because they are likely to convince the people against a corrupt elite. The West has always sought to maintain dictatorships that served its interests by waving the specter of Islamism. But the Arab peoples need democracy. They claim it today and nobody can not go against these claims.
|Caroline Glick on Trump, Israel, and America’s secular Jews||Caroline Glick has some good news about the Trump administration, and some sobering news about the leaching away of America’s Jews from any sort of meaningful Judaism: Earlier this month Norway, Denmark and Switzerland did something surprising. Norway announced that it was demanding the return of its money from the Palestinian Human Rights and Humanitarian […]|
|PsySR Calls for End of Gaza Siege||In advance of the direct peace talks between Israeli and Palestinian leaders in Washington in early September, Psychologists for Social Responsibility (PsySR) has issued a statement below calling on the Government of Israel to end the siege of Gaza and urging health and mental health professionals to join our call. Psychologists for Social Responsibility Calls […]|
|Continental Philosophy and the Palestinian Question Beyond the Jew and the Greek||
Continental Philosophy and the Palestinian Question: Beyond the Jew and the Greek by Zahi Zalloua
English | February 23, 2017 | ISBN: 1474299202, 1474299199 | PDF | 240 pages | 3 MB
From Sartre to Levinas, continental philosophers have looked to the example of the Jew as the paradigmatic object of and model for ethical inquiry. Levinas, for example, powerfully dedicates his 1974 book Otherwise ...|
|Instability and chaos in the Middle East are the axis of US-Israeli power politics||Nasir Khan, May 23, 2017 All those who are interested in understanding the quagmire of war, violence, the victimisation of Palestinians by Israel, rampant abuse of human rights, etc., in which the whole region of the Middle East is enmeshed will readily appreciate the soundness of the views of President Rouhani. What he says is […]|
|By: Noga||Here is another recently known personality who found solace in the arms of Press TV:
"Former US diplomat Charles W. Freeman says he doubts whether the current Israeli policies can guarantee the regime's survival in the Middle East.
"I don't see how Israel can continue to survive in the long term as a state in the Middle East if it is not prepared to deal with respect and consideration with its Arab neighbors specially the Palestinians," Freeman, a former US ambassador to Saudi Arabia, said in an exclusive interview with Press TV.
In mid March, Freeman turned down Director of National Intelligence (NIC) Dennis C. Blair's offer to be the chairman of the body.
His abrupt withdrawal came after Freeman, who described "Israeli violence against Palestinians" as a key barrier to Mideast peace, drew fire from the Israeli lobby.
"The tactics of the Israel Lobby plumb the depths of dishonor and indecency and include character assassination, selective misquotation, the willful distortion of the record, the fabrication of falsehoods, and an utter disregard for the truth," he wrote in a statement after his withdrawal."
|Comment on India to China: ‘This is not 1962’! by rehmat1||Usually the criminals and idiot call TRUTH 'conspiracy theory'. Tibet is already occupied by China just like Muslim Eastern Turkistan. the US and India have been creating troubles in Tibet via CIA agent Dalai Lama.
Mongolia owes its political sovereignty to Russia, therefore, it's not friendly toward China.
Pakistani dictator Gen. Zia-ul-Haq was crown by Washington to defeat Red Army occupying Afghanistan. After he completed his assignment in Afghanistan - he told military command that he wanted to do the same to Indian army occupying 60% of Jammu and Kashmir state what he did to Russia. That was against US-Russia interests in the region. So, CIA-Mossad killed Zia along with American Jewish ambassador in Islamabad.
Zulifqar Ali Bhutto was an Indian creep. Indira Gandhi used to call him UNCLE. He was a alcoholic-womanizer bastard. He was hanged like an ordinary criminal for helping India create Bangladesh and murder of an important opposition political leader. Hanging only happened only when both the US and India refused to give Bhutto political asylum.
Gen. Haq is known as Butcher of Palestinian in Jordan. During the King Hussein's massacre PLO fighters and supporter on the behest of Israel - Brig. Gen. Zia-ul-Haq was a military adviser to King Hussein of Jordan - the most beloved Arab leader by the Israeli Jews. King's burial was attended by Shimon Peres, Benjamin Netanyahu and several Zionist rabbis.|
|If my heart was a city...|
If my heart was a city, it would be filled with lush green grass and breathtaking waterfalls, with dense forests and golden sunshine. It would be a city of nature.
The air would smell of wet earth, of delicious baby-ness, of delicate flowers. It would be a safe haven; a cosy sort of place. A place of boundless love, of zero pretense - an open, honest place.
There would be rainbows, too, and unicorns and talking animals. Also ice cream that never melts and gemstones that grow on trees. And everlasting friendships and never ending relationships; a city of whimsy.
If my heart was a city, it would be dominated by mementos of my precious baby - breaking news of her latest cuteness being broadcast 24/7; perhaps even a committee to document every precious second spent with my angel.
And yet in this city, there would also be a darkness, lurking just out of sight - a certain frozen lake, where spring never comes and the sun never shines. A place of bittersweet history - closed off from public view, but ever-present, nevertheless.
There would be a hidden cave, too, overflowing with the pain of a million mothers and a million fathers; parents in Pakistan, in Iraq, in Syria, in Palestine...and an ancient family in Kerbala...a mother who mourns, to this day, the ruination of a beautiful household; the scorching heat of the desert, the piercing thirst of innocent children; the murder of a 6 month old.
But the heart remains hidden, and so does everything in it.
|May Ziyadé, μια συμπαθέστατη γυναικεία προσωπικότητα της Αραβικής Αφύπνισης|
L’ÉCRITURE FÉMININE COMME AFFIRMATION DE L’ÉGALITÉ ET VÉHICULE DE RÉFORME : MAYY ZIYADAH AU CŒUR DE LA RENAISSANCE INTELLECTUELLE ARABE
|Aug 24th: Scottish Government Have Done Us Proud Over Lockerbie But They Need To Go Further|
I'm proud that Kenny MacAskill and the Scottish government stood firm against US threats and bullying (albeit muted threats, and perhaps relief paraded as "outrage" that Megrhai's legal appeal against conviction has been stopped in its tracks before the conviction was overturned in court).
But the Scottish government have only done half the job. If there is no public inquiry into the 1988 Lockerbie bombing then the real bombers of Pan Am Flight 103 will have got away with it, the victims families will have been conned, and the Scottish government will have given in to the US/UK governments pressure to cover up what really happened.
The hidden agenda that led to the UK and US intelligence services framing of Al-Meghrahi and Libya is still being suppressed in the mainstream Scottish media. The real culprits - which most independent investigations have named very specifically as a Palestinian terrorist cell based in Germany and headed by Hafez Dalkamonim (part of Ahmed Jibril's PFLP group as it was back then) have never stood trial for this inhuman crime. Its about time they did if justice is to be done.
I hope the Scottish government press on and bring out the truth in court. It will mean embarrassing the UK and British governments for their complity in fabricating evidence and putting on a show trial in the Netherlands with a pre-arranged verdict. It will also mean putting the CIA and FBI in the dock and unmasking some fairly sordid power games being played out in the Middle East in the late 80/early 90s.
Have the SNP's minority government got the guts to do that in the teeth of international pressure? PLus relentless hostility from the entire Scottish, British and American corporately-owned media? I suspect not but the Scottish government have shown some remarkable resilience and independence of thought this last week so you never know.
Why has this important news story in yesterday's Scottish Sunday Mail- which exonerates Megrahi and Libya - been given almost no coverage by BBC Scotland, STV News, and today's Herald and Scotsman?
CIA spook says Megrahi was freed before appeal humiliated justice system (Sunday Mail, 22nd Aug 2009)
Even Murdoch's flagship Sunday smelled a rat: US blamed Iran for Lockerbie bomb (Sunday Times, 16th Aug 2009)
An excellent insightful column today from one of Scotland's best (of a bad bunch admittedly) political analysts: Open season on MacAskill after Megrahi’s release (The Herald, 24th Aug 2009)
|Gulf Press: Qatar, Iran Using Palestinians As Pawns||Source: Gulf Press: Qatar, Iran Using Palestinians As Pawns REUTERS/ALI ALI/POOL by Deborah Danan1 Jul 201710 TEL AVIV – Following Tuesday’s strikes by the Israeli Air Force in Gaza in response to rocket fire, the Gulf press attacked Hamas and said the nations supporting it were using Palestinian lives as pawns to divert attention from […]|
|ContinÃºan polÃticas de ocupaciÃ³n de Israel en Palestina||Un nuevo plan israel se cierne sobre Al-Quds Jerusaln Este la construccin de un canal de agua con el cual la ciudad quedar dividida y ... |
|Khairuddin: PAS "Tolak" Pelawaan Untuk "Bersatu", Dalam Isu 1MDB|
PETALING JAYA: PAS menolak pelawaan Pakatan Harapan (PH) hari ini untuk bersama-sama gabungan itu memastikan mereka yang dituduh melesapkan dana 1MDB dibawa ke muka pengadilan, sebaliknya berkata PAS bukan sebuah parti yang terpengaruh dengan pihak asing.
“Pakatan Harapan hari ini musuh kepada PAS dan mereka juga menuduh PAS kononnya mendapat duit daripada Umno dan sebagainya,” kata ahli Jawatankuasa Kerja PAS, Datuk Khairuddin Aman Razali. “PAS ada cara kita sendiri, kita tidak bersama Barisan Nasional (BN) dan kita tidak bersama Pakatan Harapan, kita bawa cara kita dan kita bertindak tidak mengikut cara orang melibatkan isu 1MDB.”
Khairuddin berkata parti itu tidak sama sekali “terikut-ikut” dan “terpengaruh” dengan pihak luar seperti Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DoJ), yang baru-baru ini mengeluarkan dokumen setebal 251 muka surat memperincikan pelesapan wang 1MDB menerusi pembelian beberapa aset mewah.
Sebaliknya, Khairuddin berkata PAS menolak “campur tangan pihak luar” dan mendesak penyiasatan peringkat tempatan seperti suruhanjaya siasatan diraja (RCI) bagi menyiasat 1MDB. “Apa-apa perkara berkaitan negara hanya diselesaikan oleh negara kita sendiri, bukan orang luar.
Soal telus atau tidak, itu perkara kedua tetapi isu negara kita, biar kita selesaikan.” PH hari ini mendesak kerajaan memanggil sidang tergempar Dewan Rakyat bagi menjawab tuduhan yang terkandung dalam saman sivil DoJ bagi menyita aset bernilai lebih RM2.3 bilion di negara itu, yang didakwa dibiayai wang curi 1MDB.
Gabungan 4 parti itu turut mengumumkan siri jelajah seluruh negara bermula 6 Julai ini di Kepala Batas, Pulau Pinang, bagi menjelaskan kepada orang ramai tuduhan DoJ itu, yang sebelum ini disifatkan pemimpin kerajaan sebagai mempunyai agenda politik.
“Kami juga menyeru kesemua parti-parti pembangkang untuk mengenepikan segala perbezaan dan berkerjasama serta bersatu tenaga untuk membawa mereka yang terlibat di dalam skandal penyelewengan dana 1MDB ke muka pengadilan,” kata kenyataan PH hari ini, yang turut disokong 2 parti bukan ahli PH iaitu Parti Sosialis Malaysia (PSM) dan Parti Warisan Sabah.
‘DoJ tidak bela umat Islam’ Khairuddin berkata tindakan DoJ merupakan hak mereka, tetapi mempersoalkan pandangan yang menganggap ia lebih adil daripada agensi lain. Pemimpin Dewan Ulama PAS itu turut mengaitkan pendirian DoJ dengan nasib rakyat Palestin.
“Kita tidak perlu terikut-ikut dengan apa yang dibuat. Adakah DoJ di bawah penguasaan Amerika Syarikat, kita rasakan lebih adil terhadap orang Islam dan masyarakat Malaysia, sedangkan merekalah juga orang yang zalim terhadap kebajikan umat Islam di Palestin?” soal Khairuddin yang juga wakil rakyat Kuala Nerus itu.
Khairuddin berkata beliau sangsi tindakan DoJ menyimpan agenda negara barat. “Adakah Amerika Syarikat melalui DoJ bertindak untuk kemaslahatan negara kita atau ada agenda tersembunyi atau ada orang lain sebenarnya merancang sesuatu dan berpakat dengan barat?” soalnya.
Khairuddin berkata pihaknya turut menyerahkan kepada rakyat untuk menilai sama ada pendirian PAS mengenai DoJ ditafsirkan sebagai “mesra Umno”.
“Terpulang kepada mereka (Pakatan Harapan) mentafsir (PAS mesra Umno), kalau mereka tak kata macam itu mereka nak kata macam mana lagi, sebab mereka juga musuh kepada PAS. DoJ melalui tindakan terbaru difailkan di California mahu menyita AS$540 juta (RM2.3 bilion) aset termasuk karya seni, barang kemas dan hak filem yang didakwa dibiayai dengan dana yang didakwa digelapkan dari 1MDB. #sumber
|World Press Photo a Roma|
5 - 27 Maggio 2007
World Press Photo 2007
Fotografia e giornalismo: le immagini premiate nel 2007
Al Museo di Trastevere in Roma si terrà, come di consuetudine, l'edizione 2007 del World Press Photo, il più prestigioso premio internazionale di fotogiornalismo.
Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del Fotogiornalismo. Ogni anno, da 50 anni, una giuria indipendente formata da esperti, scelti tra i più accreditati in campo internazionale è chiamata ad esprimersi sulle migliaia di domande inviate da ogni parte del mondo alla World Press Photo Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste. Tutto della produzione internazionale viene esaminato per il Premio, quindi il meglio organizzato nell'esposizione e nel catalogo. Si tratta quindi anche di un'occasione per vedere raccolte insieme le immagini più belle e rappresentative che, per un anno intero, hanno accompagnato, documentato e illustrato gli avvenimenti del nostro tempo sui giornali di tutto il mondo.
La giuria del concorso World Press Photo 2007 ha dovuto selezionare 78,083 immagini inviate da 4,460 fotografi professionisti di 124 paesi. La giuria ha premiato 58 fotografi, per 10 categorie diverse, provenienti da 23 nazioni: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Svizzera, Israele, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Nigeria, Norvegia, Palestina, Cina, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.
La giuria internazionale del 50° concorso World Press Photo ha premiato come Foto dell’Anno 2006 l’immagine a colori del fotografo americano Spencer Platt, dell’agenzia Getty Images. La fotografia mostra giovani libanesi che attraversano in auto i quartieri di Beirut devastati dai bombardamenti, ed è stata scattata il 15 agosto 2006.
Il presidente della giuria Michele McNally (The New York Times) ha affermato che l’immagine vincitrice rende perfettamente "la complessità e le contraddizioni del mondo reale, in mezzo al caos" e "ti consente di guardare oltre l'ovvio".
Quest’anno cinque importanti riconoscimenti sono stati attribuiti a fotografi Italiani:
Davide Monteleone, Primo Premio Storie nella categoria “Spot News” con un reportage sui bombardamenti israeliani in Libano, Contrasto
Non si tratta soltanto di immagini sensazionali. La mostra World Press Photo è anche un documento storico che permette di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo. Il suo carattere internazionale, le centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno visitano la mostra in tutto il mondo, sono la dimostrazione del potere che le immagini hanno di trascendere differenze culturali e linguistiche per raggiungere livelli altissimi e immediati di comunicazione.
Il libro World Press Photo fotografia e giornalismo le immagini premiate nel 2007 è pubblicato da Contrasto e può essere acquistato anche su www.contrasto.it
|UN Erupts in an Uproar After Trump Vetoes High Post For Ex-Premier of 'Palestine'||UNITED NATIONS A new administration in disarray botches one of its first big moves, gets overruled, and then cries foul. Sounds familiar? Welcome to the United Nations under Secretary General Antonio Guterres.On Thursday, Mr. Guterres nominated a former Palestinian Authority prime minister, Salam Fayyad, to be the United Nations' envoy in Libya. He asked for Security Council approval. On Friday, America's new permanent representative at the UN, Ambassador Nikki Haley, unceremoniously declined...|
|How Jews Gained Okay For 'Close Settlement'Of Judea and Samaria||President Obama's passive aggression toward Israel has been evident ever since his Cairo speech five months after his accession to the presidency. After affirming "unbreakable" bonds between America and Israel, he segued to Palestinians. They "endure the daily humiliations . . . that come with occupation" an "intolerable situation." America, he pledged, "will not turn our backs on the legitimate Palestinians aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own." Then he departed to...|
|ISIL under full siege as Syrian Army captures strategic highway: map|
BEIRUT, LEBANON (5:55 P.M.) – The Islamic State (ISIL) is in serious trouble in the Khanasser Plain, as they find themselves under a full siege by the Syrian Arab Army (SAA).
The siege began this weekend when the Syrian Arab Army’s elite Tiger Forces seized the Islamic State’s final points along the Salamiyah-Resafa Highway.
According to a military source, most of the Islamic State’s forces abandoned the Khanasser Plain before the siege; however, some fighters remained to fight the Syrian Arab Army.
With no outlet for retreat, the remaining Islamic State terrorists will likely fight till the death before the Syrian Arab Army captures their last positions in the Khanasser Plain.
DAMASCUS, SYRIA (5:00 P.M.) – With a large enclave of ISIS-held territory cutoff in the Khanassir Plains of southern Aleppo, the Syrian Arab Army’s (SAA) Tiger Forces and 30th Division of the Republican Guard scored a major advance on Saturday morning.
After probing the besieged pocket throughout the night, SAA troops under the command of Major General Suheil Al-Hassan wrestled control of the Duryham area, strategic Syriatel hill and a dozen villages neighboring villages, many of which were heavily booby-trapped by ISIS in anticipation of the advance. The last ISIS T-72 tank in rural Aleppo was also captured by the Tiger Forces intact on Friday.
According to an Al-Masdar News military source, ISIS commanders have abandoned the region and left behind only wounded fighters and volunteer suicide bombers to inflict as many casualties upon the SAA as possibly and lock down government forces in the region while a new defensive line is prepared in the Islamic State mainland.
Despite encountering many SVBIED’s, the SAA is expected to impose full control over the vunerable Aleppo pocket in the coming days, either driving ISIS insurgents into the Jabbal Lake or leaving them dead on the battlefield.
Once this SAA offensive reaches its conclusion, the Islamic State will no longer hold a single inch of territory in Aleppo province.
Furthermore, the frontline between the warring parties will be reduced by some 100 kilometers while tens of thousands of SAA troops will be freed for duties elsewhere.
BEIRUT, LEBANON (8:35 P.M.) – The Aleppo-based 30th Division of the Syrian Arab Army (SAA), comprised of elite Republican Guard formations, has begun the operation to systematically reduce the ISIS pocket in the Khanasser region of southern Aleppo Governonate. The Khanasser pocket was created just over 24 hours ago after the Tiger Forces imposed full control over the section of highway running from Ethriyah to Rusafa.
Already, a string of settlements within the pocket were rapidly liberated by the SAA today; these have been identified as the villages of Atshanah, Khiribeh, Jib Ali, Hayat, Khanisar, Zabd, Durayhm, Aqyal, Sardah, Hawaz, Qaliaa, Al-Tonyeh, Hamidiyah Gharbiyah and Hamidiyah Sharqiyah. In addition to this, the SyriaTel hill in the area of these villages was also captured by the SAA.
With the closure of the Khanasser pocket, it has now become apparent that the bulk of ISIS forces stationed in southern Aleppo did in fact evacuate whilst the opportunity to do so was open for them. Nonetheless, in the wake of its retreat, the terrorist group heavily-sowed settlements in the Khanasser region with improvised explosive devices (IEDs) and those ISIS fighters who have remained behind (a number which possibly reaches into the dozens) have been tasked with carrying out suicide bombings. These measures have been implemented by ISIS in order to slow down, as much as possible, the advance of the SAA and to inflict, also as much as possible, losses on SAA ranks – all at minimum cost to the terrorist group.
According to Al-Masdar News journalist Ibrahim Joudeh, it is possible that the liberation of the entire Khanasser pocket could be achieved by the SAA within the next 48 hours. As of the time of this report, there are still some twenty-six (26) settlements in the Khanasser pocket yet to be cleared by the SAA.
|قوّة مصر.. بالتنسيق مع دمشق وبغداد|
يوليو 1, 2017
منذ أيام وقّع الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي اتفاقية ما سُمّي «نقل السيّادة» على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، ما حوّل ممر تيران البحري ممراً دولياً، بين أربع دول مجاورة ثلاث عربية والرابعة هي دولة الاحتلال قيد الزوال «إسرائيل»، التي أعلنت في اليوم التالي فوراً، شروعها بشق قناة بن غوريون بين البحر المتوسط والبحر الأحمر بموازاة قناة السويس، وبمزايا أفضلية مطلقة عليها، حيث ستصبح أخطر شريان يجمع البحار والقارات ويستقطب الحروب حوله.
وحسب تقارير «إسرائيلية» أكدت فروغ دولة العدو من التخطيط لإنشاء القناة الجديدة المزمع شقها. وأوضح مهندسون «إسرائيليون» أن بشق قناة بن غوريون، مؤسس دولة العدو وأول رئيس وزرائها، تحقق «إسرائيل» تفوّقاً استراتيجياً واقتصادياً دولياً على جيرانها، ومن مزايا هذا التفوق:
ستكونا القناة منافسة بقوة لقناة السويس، بسبب أنهما تربطان بين البحرين نفسيهما ولا تفصل بينهما سوى مئات معدودة من الكيلومترات، فأيّ زبون سيمرّ بالقناة الجديدة ستخسره قناة السويس ويكون على حساب الدخل الوطني المصري منها.
المسافة بين مدينة إيلات والبحر المتوسط قريبة من المسافة التي تشكل طول قناة السويس بين البحرين، بل ستقوم «إسرائيل» بخفض طولها عن طول قناة السويس، حسب ما ذكرت صحيفة «القدس العربي».
سيكون أسلوب المرور في قناة بن غوريون وفق خطين، أحدهما للذهاب وآخر مجاور له للاياب، بينما في قناة السويس يتم فتح القناة في يوم واحد لخط مرور واحد، ما يعني أن السفن التي تعاكس خط السير في هذا اليوم عليها الانتظار لتفتح القناة في الاتجاه الآخر في اليوم التالي. وهكذا يتم توفير وقت طويل مهم جداً لجدوى الرحلات البحرية والشحن الدولي. وبالتالي سيتم حفر قناتين مستقلتين متجاورتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، فلا تتأخر أية سفينة بانتظار دورها، في حين تستغرق السفن لتجتاز قناة السويس أسبوعين كاملين.
تقدّم القناة لـ«إسرائيل» فرص بناء مدن سياحية مجاورة للقناة ومحطاتها، لتنقلها إلى مرتبة سياحية واقتصادية غير محدودة.
سيكون عمق القناة 50 متراً، بزيادة 10 أمتار عن قناة السويس، ما يسمح لأكبر قياس السفن في العالم حالياً بالعبور فيها. هكذا يمكن عبور سفينة بطول 300 متر وعرض 110 أمتار.
مدة الشق والبناء ستكون 3 سنوات فقط، كما هو مخطّط، وسيُشغل المشروع 150 ألف عامل، من دول صديقة لكيان العدو، تعزز بتشغيلهم قيمتها السوقية الدولية واستقطابها التنافسي.
كلفة حفر القناة متوقع أن تكون حوالي 14 ملياراً، لن تتكلف منها الخزينة «الإسرائيلية» ولا دافع الضرائب «الإسرائيلي» شيكلاً واحداً، بمعنى لن تصيب موازنة الدولة بأيّ عبء، لأنّ 3 مصارف أميركية ستتولى تمويل الكلفة بفائدة 1 في المئة على أن تردَّ القروض خلال 30 سنة.
متوقع أن يبلغ مدخول قناة بن غوريون 4 مليارات دولار وما فوق في السنة، فضلاً عن فرص العمل والخدمات والتطوير العقاري واستصلاح أراضٍ محتلة شبه صحراوية وغيرها.. التي ستنشأ من تثوير الدورة الاقتصادية في الكيان الصهيوني.
كما ستسعى «إسرائيل» إلى إقناع الأردن بجرِّ مياه من هذه القناة إلى البحر الميت، فإذا وافق الأردن فانّ أنابيب ضخمة ستصبُّ من قناة بن غوريون إلى البحر الميت، مقابل تسهيلات تقدّم للأردن لإقامة فنادق ومنتجعات أردنية على البحر الميت. ما يزيد من تورّط الأردن بالتعاون مع كيان العدو ولا يرى سواه منقذاً من محنته المالية.
سيتمّ تأمين أمن القناة بأحدث تقنيات الرصد والتجسّس والمراقبة، بوضع أجهزة تجسّس وأجهزة مراقبة في العمق، ومعدات تصوير وكشف لتعرية حمولات السفن العابرة بأشعة الليزر ذهاباً أو إياباً.
رأت مصر أن إذا نفذت «إسرائيل» مشروع قناة بن غوريون فسيصيب خفض مدخولها من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار، بينما ستنال «إسرائيل» مدخول 4 مليارات وأكثر، من دون أن تتحمّل أيّ كلفة من دخلها العام.
اعترضت الدولة المصرية على المشروع «الإسرائيلي»، وهدّدت بقطع العلاقة معها وإلغاء أيّ اتفاقية تربط بين الدولتين. لكن «إسرائيل»، لم تكترث للموقف المصري وكأنه بلا وزن وبلا قدرة، فالعلاقات الدبلوماسية شبه مقطوعة، والتهديد العسكري مضبوط، بعد مصادرة قرار مصر منذ بضعة عقود، حتى تلاشى تأثيرها وغدت مجرد تابع صغير للقاطرة السعودية. وبخاصة بعد توجيه الجهد العسكري المصري نحو ليبيا وآفاقه مفتوحة على المزيد من التورّط والغرق في رمالها.
أين مصر الآن؟
ببساطة هذه عاقبة الخيارات الاستسلامية وتعطيل قوى المجتمع الفاعلة بنظام الحسبة والمزرعة والحراسات وحزب السلطة الواحد، الذي كانت تتغيّر تسميته بين شهر وآخر، ولم يتمكّن حزب السلطة في أفضل حالاته من مواجهة استحقاقات المشاركة الشعبية بأكثر من وزن كاريزما رئيس تاريخي كجمال عبد الناصر، لكن هذه الكاريزما لم تتمأسس في حركة قومية فاعلة.
مصر التي تنازلت عن محيطها ورهنت انتماءها ومصالحها بوعود مصارف أجنبية، أولها صندوق النقد الدولي، وبمنح سعودية وهبات ميسّرة وإيداعات مؤقتة كانت تعالج سرطانها القاتل بحبوب بنسلين!
لا علاج كافياً قبل الانهيار التام إلا بإعادة تقييم واقع مصر وعلاقتها الجبهوية مع دمشق وبغداد.
دمشق وبغداد كانتا مهدّدتين أيضاً، كالقاهرة وأكثر، سلّتا سيوفهما وقدّمتا أعز أبطالهما قرابين انتصار، فكان طوعَها. وبلقاء جيشيهما عناق أمة تقوم.
قوة مصر أن تكون عزوة لهذه الأمة في قيامتها، وقوة احتياط استراتيجي لتكون هذه الأمة حليفاً يوم تُستهدف مصر ويتم تعطيش شعبها واستنزاف اقتصادها.
لا حلّ، قبل خطة استراتيجية ينكبّ بها السوريون والمصريون على تحرير فلسطين، كلّ فلسطين.
باحث وناشر موقع حرمون haramoon.com
(Visited 166 times, 166 visits today)
|بوتين والقرار الكبير|
يوليو 1, 2017
– تكشف المعلومات الخاصة بالرسائل المتبادلة هاتفياً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون لأربع مرات خلال يومين على خلفية التهديدات الأميركية لسورية، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ في الرسالة الأولى الرئيس دونالد ترامب أن لا مبرّر للقاء هامبورغ ما لم تتلقّ موسكو ما يؤكد الاتهامات الأميركية لسورية والتي تحوّلت تهديداً بضربة عسكرية أحادية، مبدياً استعداد موسكو في حال تلقي معلومات جدّية موثقة تستحق التحقيق اصطحاب محققين أميركيين إلى سورية ضمن وفد مشترك مع محققين روس لمعاينة الأمكنة الواردة في التقارير والتحقق منها بصورة مشتركة واتخاذ موقف موحّد تؤكد موسكو استعدادها للذهاب إليه بلا شروط إذا التزمت واشنطن بالمثل. فإنْ استدعى إدانة سورية فلن تتردّد موسكو، مقابل ألا تتردّد واشنطن إنْ استدعى الأمر تبرئة سورية ورئيسها وجيشها والاعتذار منهم.
– الجواب الباهت للبيت الأبيض بأن لا وثائق، لكن تقديرات استخبارية مبنية على مقارنات لتشابه تحركات سابقة دفع الأمور سلباً، فكانت الرسالة الروسية تحذيرية، مضمونها أنّ روسيا موجودة في سورية لغير أهداف السياحة وأنّ الحركة العسكرية بصواريخ وطائرات تخدم فيها قوات روسية يعني إهانتها والنيل من مهابتها وهو ما لا يمكن التساهل معه. وتتالت الحوارات الهاتفية الروسية الأميركية على مستوى الوزيرين لافروف وتيلرسون، وفقاً للمعلومات، حتى بلغت لحظة اتخاذ القرار الكبير، والسؤال هو ماذا لو تمّت الضربة الأميركية على خلفية معلومات لدى روسيا عن تحضيرات في درعا لحادثة تشبه خان شيخون؟ فكان القرار الذي اتخذه الرئيس بويتن بإبلاغ واشنطن أنّ أيّ عمل كيميائي بعد هذه التحذيرات سينظر إليه كعمل مفبرك لتبرير ضربة لسورية، منعاً لتقدّم قواتها على حساب داعش، وستتصرّف روسيا على اعتبار أنها تعرّضت لعدوان مقصود، وأنّ أميركا لم تعُد بنظرها جزءاً من الحرب على داعش، وهذا يعني إلغاء لقاءات الحوار والتنسيق من المستوى الرئاسي وما دون، ويعني تشغيل محطات الإنذار المبكر لمراقبة الصواريخ البالستية والطائرات المتطوّرة في سيبيريا وربطه بالقوات الروسية في سورية، وتشغيل شبكات الـ «أس 400» بجهوزية تامة للتصدّي لأيّ جسم طائر غريب في الأجواء السورية.
– جاء إعلان وزير الدفاع الأميركي مثيراً للسخرية عن امتثال سورية للتهديد وزوال خطر استعمال الكيميائي، ليستعيد ليلة مجيء الأساطيل الأميركية في عهد الرئيبس الأميركي السابق باراك أوباما، وإصرار الرئيس بوتين على إصدار الأوامر لإسقاط صاروخين اختباريين أطلقتهما البوارج الأميركية، ليتّخذ الرئيس أوباما قرار العودة بأساطيله طالباً البحث عن تسوية سياسية. واليوم تأتي رسائل الردع الروسية بالتزامن مع انتصارات الجيش السوري وتقدّمه الواسع في الجغرافيا السورية شمالاً وجنوباً وشرقاً، ومع تحرير الموصل وبدء العدّ التنازلي لوجود داعش، ليستشعر الأميركيون مخاطر زوال ذريعتهم ويشعر الروس بانتصار مشروعهم.
– غرب آسيا الممتدّ من البحر المتوسط وصولاً إلى الصين يثبت كجغرافيا فرضت روسيا موقعها فيها كقوة ترسم المعادلات، وليست كشريك للاعب الرئيسي الذي كانت تمثله أميركا قبل حربيها في العراق وأفغانستان وبعدهما، لترتسم معالم النظام العالمي الجديد، كما قال الرئيس بوتين ذات يوم، من بوابة الحرب السورية.- تكشف المعلومات الخاصة بالرسائل المتبادلة هاتفياً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون لأربع مرات خلال يومين على خلفية التهديدات الأميركية لسورية، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ في الرسالة الأولى الرئيس دونالد ترامب أن لا مبرّر للقاء هامبورغ ما لم تتلقّ موسكو ما يؤكد الاتهامات الأميركية لسورية والتي تحوّلت تهديداً بضربة عسكرية أحادية، مبدياً استعداد موسكو في حال تلقي معلومات جدّية موثقة تستحق التحقيق اصطحاب محققين أميركيين إلى سورية ضمن وفد مشترك مع محققين روس لمعاينة الأمكنة الواردة في التقارير والتحقق منها بصورة مشتركة واتخاذ موقف موحّد تؤكد موسكو استعدادها للذهاب إليه بلا شروط إذا التزمت واشنطن بالمثل. فإنْ استدعى إدانة سورية فلن تتردّد موسكو، مقابل ألا تتردّد واشنطن إنْ استدعى الأمر تبرئة سورية ورئيسها وجيشها والاعتذار منهم.
(Visited 543 times, 543 visits today)
|Latest Venezuelan Opposition Coup Attempt Against Maduro Linked to DEA, CIA|
More than 80 people miraculously avoided injury or death in a helicopter attack that targeted Venezuelan government buildings this week. The attack may have been part of an attempted coup supported by the U.S. as it seeks to topple Venezuela’s government to gain access to its massive oil reserves.
By Whitney Webb
June 30, 2017 “Information Clearing House” – CARACAS– Opposition efforts to topple Venezuelan President Nicolas Maduro’s government are rapidly heating up, as months upon months of opposition protests have failed to make the inroads desired by the more extremist elements of the opposition and their foreign backers, particularly the United States.
With the current regime still hanging on to power despite years of economic sabotage and the funneling of millions from the U.S. to right-wing Venezuelan opposition parties, those determined to see Maduro removed from power have now turned to more drastic, violent measures in order to spark a coup.
We’re revolutionizing the news industry, but we need your help! Click here to get started.
On Tuesday, one of the more dramatic incidents of the most recent phase of the Venezuelan crisis took place when a stolen police helicopter opened fire on the Supreme Court and the Interior Ministry. At the time the attack occurred – about 5 p.m. local time – there were an estimated 80 people still inside the Interior Ministry and the Supreme Court was in session. No deaths or injuries were reported, a fact that the Venezuelan government attributed to a quick response by national guard forces, who repelled the attacking helicopter before it could do more damage.
Maduro condemned the attack soon after it occurred, calling it a “terrorist attack” that “could have caused dozens of deaths.” Ernesto Villegas, Venezuela’s Communications and Information Minister, stated that the attack was intended to be part of an attempted coup led by extremist groups within the opposition, with full U.S. government support said to be behind them.
Villegas’ assertion that the U.S. was involved in this attack is not based on mere speculation. Pérez has been known to work for Miguel Rodríguez Torres, a former general and former minister of Venezuela’s Department of Interior Relations, Justice and Peace who is currently being investigated for his ties to the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) and the CIA. The charges first surfaced when the Venezuelan news agency Últimas Noticias obtained an official DEA document that described Rodríguez Torres as a “key information provider” for the agency and recommended that he be secured as a protected source for the DEA and U.S. government. It also noted that 40 percent of his assets and wealth are held in the U.S. under his wife’s name.
The U.S. has long sought to oust the left-wing regime that was brought to power in Venezuela by Hugo Chávez in the late 1990s. Since Chávez’s election, the U.S. is believed to have spent between $50 to $60 million to strengthen the country’s right-wing opposition in the hope that they would win elections. Former U.S. President Barack Obama alone dedicated $5 million to “support political competition-building efforts” in Venezuela.
More recently, the U.S. Senate has been mulling over new legislation that would provide an additional $20 million for “democracy promotion” efforts in Venezuela. However, some of these efforts in the past have led to right-wing politicians and their affiliates paying protesters in cash to violently escalate opposition rallies.
Such rallies have turned increasingly violent in recent weeks, with three people burned alive by opposition protesters just in the last week. Journalists have also been targeted, with some being directly shot at and others threatened with being lynched or set aflame. Despite the violence, the Venezuelan opposition is likely to continue receiving funding from the U.S., which is eager to gain control of Venezuela’s oil reserves – the largest in the world – no matter the cost.
Whitney Webb is a MintPress contributor who has written for several news organizations in both English and Spanish; her stories have been featured on ZeroHedge, the Anti-Media, 21st Century Wire, and True Activist among others – she currently resides in Southern Chile.
The views expressed in this article are solely those of the author and do not necessarily reflect the opinions of Information Clearing House.
Click for Spanish, German, Dutch, Danish, French, translation- Note- Translation may take a moment to load.
|Ex-Saudi Crown Prince under House Arrest after Royal Reshuffling: Report|
The deposed crown prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Nayef, has reportedly been put under house arrest after the recent reshuffling in the country’s royal succession.
On Wednesday, the New York Times cited four current and former American officials and Saudis close to the royal family as saying on condition of anonymity that Mohammed bin Nayef has been barred from leaving the country and confined to his palace in the coastal city of Jeddah.
The guards at Mohammed bin Nayef’s palace in Jidda have reportedly been replaced by guards loyal to Mohammed bin Salman and Nayef has not been allowed to leave his palace since then, the report said.
On June 21, Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud issued a royal decree to replace Crown Prince Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud with his own son. According to the decree, the 31-year-old crown prince is also named deputy prime minister and shall maintain his post as defense minister.
The Saudi internal security services have apparently taken the measure in an attempt to limit any potential opposition for the new crown prince Mohammed bin Salman, the NY report said.
The new restrictions were imposed almost immediately after Mohammed bin Salman’s promotion, the report added.
This is while Saudi state news outlets have extensively tried to portray a smooth transition by repeatedly broadcasting a video showing Mohammed bin Salman kissing the hand of Mohammed bin Nayef, who wishes him well.
The Saudi Information Ministry officials could not immediately be reached for comment and it is unclear how long the restrictions will remain in place.
However, a senior Foreign Ministry official who spoke with the NY on the phone described the account as “baseless and false.”
A senior US official said the restriction show that the new crown prince does not tolerate “any opposition.” “He does not want any rear-guard action within the family. He wants a straight elevation without any dissent — not that MBN (Mohammed bin Nayef) was plotting anything anyway.”
American officials have not had any formal contact with Mohammed bin Nayef so far, but they are monitoring the situation closely, the official said.
The restrictions have also been imposed on Mohammed bin Nayef’s daughters, the report said. A married daughter was reportedly told to stay at home, but her husband and their children do not face that restriction.
The power struggle inside the House of Saud came to light earlier this year when the Saudi king began to overhaul the government and offered positions of influence to a number of family members.
Young Mohammed bin Salman was little known both at home and abroad before Salman became king in January 2015.
However, King Salman has significantly increased the powers of his favored son, with observers describing the prince as the real power behind his father’s throne.
As the defense minister, Mohammed bin Salman has faced strong international criticism for the bloody military campaign he launched against neighboring Yemen in 2015 amid rivalry with bin Nayef, the then crown prince and interior minister.
Mohammed bin Salman, according to analysts, appears to have orchestrated the Persian Gulf diplomatic crisis, which has seen a Saudi-led bloc of countries cut ties with Qatar and impose an economic siege on the country.
The diplomatic spat broke out days after a summit in Riyadh attended by US President Donald Trump, a staunch supporter of Saudi rulers and, in particular, Mohammed bin Salman.
|From the horse’s mouth– Syrian Rebels: ‘We Want Peace With Israel, Real Enemy Is Iran’|
Breaking Israel News
A leading member of Syria’s political opposition said most Syrians view Iran as the real enemy and not Israel, adding that Israel could do more to help the Syrian people.
“We want peace with Israel, and today, among the opposition in Syria, most people understand that the enemy is Iran and not Israel, so there is a good chance that there will be peace in the future,” said Salim Hudaifa, a former Syrian military officer who serves as a political representative of the opposition’s Free Syrian Army, at the Eurasian Media Forum in Kazakhstan.
Hudaifa is a former intelligence officer who abandoned Syria’s military in the 1990s and eventually gained asylum in Denmark. During the Syrian Civil War, Hudaifa was recruited by the U.S. to head a program to train the Free Syrian Army, but the program was eventually abandoned by the U.S. Defense Department.
“Israel needs to do more and help the rebels. People here are disappointed [with Israel]. There are also quite a few who think that [the Israelis] are helping [Syrian President Bashar] Assad, because they see that the Israeli-Syrian border is quiet,” Hudaifa said during a forum attended by Israeli dignitaries such as Gilead Sher, the Jewish state’s former chief peace negotiator.
“I think [Israel] can be more proactive and help us,” added Hudaifa. “Regarding the treatment of the wounded in your hospitals, it certainly improved Israel’s image in the eyes of Syrians, but only in a limited way. The reason is that the Arab media does not report it.”
Israel is secretly supporting Syrian rebel groups along its border with Syria in the Golan Heights, providing rebels with funds, food, fuel and medical supplies, The Wall Street Journal reported last week.
While Israel has largely refrained from getting involved in the six-year-long civil war, it has periodically carried out airstrikes in Syria when its interests are threatened. These strikes have mainly been against the Lebanese terror group Hezbollah, which is significantly involved in supporting Assad’s regime in the conflict.
|Palestina equipara a Israel con terroristas de Daesh|| |
Palestina equipara a Israel con terroristas de Daesh
La Verdad Oculta
Un alto funcionario palestino equipara al régimen de Israel con el grupo terrorista EIIL y defiende el derecho de Palestina a protegerse de los crímenes israelíes. “La ocupación israelí representa el fenómeno del terrorismo al máximo nivel. No hay ninguna diferencia entre los asesinos llamados Daesh (acrónimo en árabe de EIIL) y los criminales que queman vivos a niños palestinos”, denunció el jueves el secretario general del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.
Sobre las atrocidades israelíes que se ven cada día entre el pueblo palestino, el alto negociador subrayó que “los palestinos se reservan el derecho a defenderse ante los crímenes de guerra de Israel”.
“Durante las últimas décadas, Israel ha arrestado y asesinado a los ciudadanos palestinos. El régimen de Tel Aviv además ha expoliado los terrenos palestinos. Ya pasan diez años del bloqueo impuesto a la Franja de Gaza”, recordó.
Por otro lado, denunció el apoyo manifestado a las prácticas israelíes por parte de la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley.
La ocupación israelí representa el fenómeno del terrorismo al máximo nivel. No hay ninguna diferencia entre asesinos llamados Daesh y criminales que queman vivo a niños palestinos”, denunció el secretario general del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.
De igual modo, el dirigente palestino manifestó su apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), destacando que la OLP no considera “terrorista” a este grupo.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) acusó en un reciente informe al régimen de Tel Aviv de “torturas y malos tratos a niños palestinos, privación de las garantías legales básicas para los detenidos administrativos” y asesinato de palestinos, entre otros crímenes.
A principios del mes en curso, la organización humanitaria internacional Oxfam reclamó el fin de 50 años de "ocupación" e "impunidad" en los territorios palestinos ocupados, mientras, la comunidad internacional sigue "haciendo la vista gorda" ante las constantes violaciones del derecho Internacional y de los derechos humanos por parte del régimen de Israel en Palestina.
|Paris Terrorist Copies Palestinian Authority Attackers Using Hammer, Kitchen Knives||The terrorist was shot twice by the police officer he attacked, and though he wasn't killed he was brought down by the gunfire.|
|Comment on Qatar crisis from the Iranian view: Waiting for a feudal revolution, still… by S-400||"Iran has gone to the wall for Palestine, and we share no oil fields". I very much agree with you on this point.
The Palestinians who are predominantly Sunnis are supported by Shia Iran, at great political and material costs to Tehran.
Only by virtue of Iran taking a principled stance on Palestine can one explain the persistence of Tehran's policies.
Much of the hostility that Iran faces emanates from its pricipled stand on Palestine.
And this is something that even the Palestinians themselves forget from time to time.
Saudi Arabia threw Palestine under the bus years ago, but still the some in the Hamas leadership still reflexively look to the Gulf for guidance, because they place their sectarian credentials above the interests of Palestine.
Remember how Khaled Meshaal turned against Damascus at a critical point in war on Syria and promptly took up residence in Doha?
The hopelessly corrupt PA also harbors anti-Iran sentiments.
Who is a better friend to Palestine/Palestinians Saudia Arabia that now openly colludes with Israel, or Iran, who ensures that the war criminals and child killers in Tel-a-Viv have sleep nights?
Iranians have placed principle and morality over political expediency, and that is why the Islamic Republic continues to strive...|
|Comment on Moveable Feast Cafe 2017/06/28 … Open Thread by Marcel Leutenegger||Thanks for pointing out this documentary. I watched it yesterday and agree with your comment.
As far as I know the Kremlin never had any need to allocate its own resources for breeding a bunch of NGOs. There are hundreds of them in all colors, many financed to a large part from foreign funds. Instead of oppressing the voices of opposition and fringe groups, Russia's government offers them a public platform and thereby hands them enough rope to hang themselves. In the process, the Russian public stays immune against hogwash of all sorts.
In my opinion, Adam Curtis interpretation of the history and current situation in the middle east is itself an excellent example of hypernormalisation: few grains of truth in a fake frame. Let me show three examples:
1. Suicide bombing was not invented in the middle east. This warfare tactics was already applied by Japanese Kamikaze pilots who tried to inflict major damage to the US fleet by crashing their planes into US ships during WW2. Suicide missions belong to guerrilla warfare as a means of last resort against a vastly superior enemy.
2. The Pan Am 103 bombing 1988 was not caused by Libya, but I do not buy the narrative that it was Syria instead. In my opinion, there are enough indications that a militant Palestinian group was responsible. Whereas the Munich attack on the Israeli Olympic team 1972 addressed Israel, the Lockerbie crash was directed against the UK for its broken promise to (re)establish a Palestinian state.
3. The illegal war and the sanctions against Iraq (money, food and medical supply blockade) had devastating consequences and caused the death of about half-a-million Iraqi children. Being a neighbor of Iraq, Syria had good reasons to provide desperately needed supplies. In that context, I do not take it for granted that arms and ammunition were provided as well.|
|V/A - Non Plus Ultra 1980-89 Vol.2 LP - €15.00||After a long process of searching, restoring and a careful remastering, we are pleased to celebrate the thirteenth reference by Domestica Records: Non Plus Ultra 1980-1989 Vol.2; we present a very carefully selected collection of hard-to-find tracks from the vanguard Spanish techno scene from the 80s. All the material featured on the Non Plus Ultra 1980-1989 Vol.2 has never been officially released before: most of these tracks should be regarded as demos although some bands had the chance to record them on cassette or reel-to-reel, and even in a few cases could have had a limited distribution. This has made it possible for us to recover some of these recordings which we believe should not be cast into oblivion.
We present, for the second time, a repertoire of some pioneer groups, which are as unknown as they are interesting, creative, and ahead of their times. After nearly thirty years of silence they have stood the passage of time and still sound as contemporary as they did then.
For the first time they will be released in LP format.
Terminal - Arrebato De Locura (Demo 1): song taken from the original master tape, recorded on 1981.
Macromassa - Llorando Están: from "El Regreso A Las Botellas De Papa Nodulus" demo tape album 1984. Members: Juan Crek and Victor Nubla.
Índice de Cuba - Sed De Ti: from the original demo tape, recorded on 1986.
Sociedades En Tetra Brik - Referente: from the original demo tape, recorded on 1984.
Angeles Caídos - Ellos: from demo tape, recorded between 1983 and 1984.
Juan Jose Relaño - 2: song taken from the original master tape, recorded on 1987.
La Fabrica De Silencio - Clon: song taken from the original master tape, recorded on 1989.
Funeraria Vergara - Beato: from the original demo tape, recorded between 1983 and 1984.
Diseño Corbusier - Pudor Rojo: song taken from the original master tape, recorded on 1982.
Peña Wagneriana - Palestina (Demo 1): song taken from the original master tape, recorded on 1986.
Kremlyn - The Girl Is Mine: from the original demo tape, recorded Live in Badalona (Spain) on 1983.
PLEASE NOTE: the shipping rate calculated by the BigCartel system refers to orders up til 3 x 12”/LP. For more items, a specific surcharge on shipping will be applied by us.
|When Religion Invades my Classroom... I Cry FOUL!||Long time no Update! School has eaten my soul!|
Here’s an e-mail I just had to send to my professor informing him I have requested a transfer out of his classroom (Because he’s stone freaking crazy!!!!)
COPY & PASTE -------------------->
I am sorry, but I must respectfully and categorically disagree with your responses to certain discussions this week, specifically, two statements that you made both to me and (NAME REMOVED) in discussion two. Now first, let me quantify my credentials for objection. I spent many years in Religious studies and hold certifications in both Business and Situational Ethics. I also spent many years teaching Ethics in a corporate environment. You have made statements to both me and (NAME REMOVED) that I absolutely object to. Please, let me point out clearly my disagreements with commentary to specific points in your responses:
It may be a profitable exrecise [sic] for students to compare the Code of Hammurabi with the Biblical code or the Laws of Moses as found in the Books of Leviticus chapters 18 through 20, Exodus chapters 21 and 22, and Deuteronomy chapter 19.
Now this statement is good, it is made as a historical reference. Pointing out framework that appears in both texts has historical context. Using both Hammurabi’s code and biblical examples of Hammurabi’s code being repeated thousands of years later in the Torah (Old Testament) and should have ended here as a sidebar. However you continued:
This exercise may help to enlighten someone to the idea that the the [sic] Hapiru People (Hebrews) were Semitic people who arose in the Mesopotamian River Valley between the Tigris and Euphrates Rivers in Southern Iraq. Thus, in the place where Abraham was born and lived, and where Hammurabi ruled with his Code of Laws, the God who appeared to Abraham long before he got to Palestine or Canaan, may have been the same God of Eternity who was teaching not only Abraham or Moses but also Hammurabi.
This ethically crossed the line from Historical to personal theological ideology and was presented as fact and not opinion. Where is your citation of historical corroboration that Yahweh (The Christian-Judeo God) spoke to Hammurabi? There is none, therefore, this is a personal belief and belongs in a theological class discussion and not a historical one. The same applies to the assertion that Genesis (or any Old or New Testament claims) can be historically proven true from other historical texts, which it cannot, such as your belief of the supposed location of the Garden of Eden. However much we believe or do not believe in the validity of the Bible as the Word it cannot be presented as supportive historical evidence. The Bible is a religious text, but even Christian apologists readily confirm and concede that no contemporary historians such as Titus Flavius Josephus (37 – c. 100) ever made mention of the events chronicled in the Bible. The one point that was purported to be in Josephus’ texts (“Testimonium Flavium”, Book 18, Chapter 3, 3 of the Antiquities) was confirmed to be an interpolation of the historian Eusebius, who used Josephus' works extensively as a source for his own "Historia Ecclesiastica." In layman's terms he added supportive evidence into the Antiquities documents for the Catholic Church who routinely edited and forged documents and the interpolation in the Antiquities was admitted to be a forgery in the Twentieth Century by numerous religious scholars such as Louis Feldman and Zvi Baras.
This argument of my disagreement with your statement is simply a matter of belief without evidence, because there is no historical evidence. Faith is, by definition, belief without evidence.
Now onto your statement to me:
“You made an excellent list of comparative scriptures, which demonstrates a connection between Hammurabi's Code and the Laws of God that were also being articulated to other people in other places like Kung-Ftz-zu (Confucius).”
Again, instead of being presented as your opinion, you have presented this as fact by use of the words “…Laws of God that were also being articulated…” Not, “may have” or “in my opinion also”, but “WERE also”. You are a figure of authority in a classroom and you are making statements without citation and therefore are not generally challenged to provide historical corroboration that God did indeed speak to or influenced Confucius. You state personal belief as fact with impunity and I find that ethically irresponsible. I respect your beliefs, I share many. Nevertheless, I cannot condone statements like this outside a theological arena. Because you are a respected authority figure in this classroom and people will take your statements as fact because you have authority and are the Instructor and therefore, will not be asked to source your claims for historical corroboration.
This is a HISTORY class and all statements made must be cited and evidenced with historical support and accuracy. I would not make this disagreement if this were a theological class. I do have to make them ethically because this is a history class.
Now, I have said my piece and I should also inform you respectfully that I have requested my Academic Advisor for a transfer from this class to the same class with a new instructor. I cannot in good conscience continue when I fear you and I will fundamentally disagree on what is and is not ethical when it comes to personal ideology presented as historical evidence. I have a 4.0 GPA and I will not risk my grades when I feel there will be more severe conflict of opinion as this course progresses. I cannot be sure that my dissenting opinion will not reflect in my grades if your beliefs are “fact” to you and not so, necessarily, to me. I apologize if this offends you, but it is a genuine fear I have and cannot academically risk. I also chose to respond to you privately as to not affect your position of authority in the classroom.
Thank you for your time and understanding in this matter and I wish you please consider my words in the vein intended, an academic logical argument of opposition, and I hope you have a successful class.
<——————— End Paste
Can you believe that boat load of crazy? I also filed a formal complaint with the school which may lead to disciplinary action on that professor. That is ridiculous. He has no business being a history teacher. I start the class all over again tomorrow with a new instructor. Thank goodness. Please keep fingers crossed that this one isn't looney tunes!
See? This is where all my fun time goes, SCHOOL and writing god damn letters like this one! O_o
|Response to a Jewish Nazi – Only a Zionist would be interested in proving that Jackie Walker is not Jewish|
When you live in or support a state, in this case the State of Israel which is based on racial supremacy, it is important to know who is and who is not a member of the master race. Religion is there to define who is a member of the herrenvolk or the untermenschen, that is all.
‘To initiate an officially recognized conversion to Judaism in Israel, foreigners need to apply to the special cases panel of the Conversion Authority.
“The threshold requirements” to be considered by the special cases panel, Rabbi Yitzhak Peretz, director of the Israeli government’s Conversion Authority, said, “are that applicants be sincere and that they are not foreign workers; infiltrators; Palestinian or illegally in the country.” In 2014, he added, the special cases committee received 400 applications. “Half of the applicants were accepted, the rest were rejected as foreign workers, infiltrators, illegal stayers and Palestinians.”
I am not an expert on Jewish religious law but I do know that nowhere in the Talmud or the Torah is there any mention of the fact that Palestinians cannot convert to Judaism. Nor is there any mention of ‘infiltrators’ or foreign workers or illegal immigrants. These are political categories. In other words, in a state based on race you cannot have the lower races or the Untermenschen joining the master race (herren volk). This is perfectly understandable because in Israel being a Jew confers privileges that non-Jews do not have and therefore you cannot have people changing their race in order to get a house or an extra grant.
The Zionists, as part of their false ‘anti-Semitism’ campaign in the Labour Party have been targeting Jackie Walker. You can read the details in my article The lynching of Jackie Walker and Jonathan Rosenhead’s Jackie Walker: a suspense mystery. Being Black Jackie is and was an ideal target for these racists. The only problem was that she was Jewish. Hence we have the spectacle of these Zionists, in the best traditions of the Nazis, investigating Jackie’s ancestry in order to ‘prove’ that she isn’t Jewish.
What is Jewish identity? A response to the general garbage written by Jewish racial purists and in particular to this blog by ‘Jew Know’
Recently there has been a(nother) spate of attacks of the ‘Jackie not a Jew’ type. Most have been downright racist, some hilarious, all show an obsessive concern for genealogy, an old trope of racists, in their attempt to police something which is in fact too complex to be policed; Jewish identity.
This most recent contribution by ‘Jew Know’ made me think (probably because I was on holiday), not just about my identity, but of Jewish identity, of racism, ethno-nationalism, racial purity and of those who put themselves up as guardians of identity whether they are white, black, Jewish or any other.
First thing ‘Jew Know’ - learn something about cultures that are not your own, otherwise you are simply an ignorant Jew Know-little.
You cannot trace the ancestry of Caribbean people using records (alone). Slave records are limited (for obvious reasons). Parentage was often not attributed, or falsely attributed. Records were ‘manipulated’, for example, especially when women had ‘relations’ or were raped by white men (the description ‘white’ in this instance includes Jews in the context of the racialised, colour ordered Caribbean). In any case, in a society where even long term, committed relationships between white and black would/could not be officially endorsed/recognised another ‘father’ was often named on official documents.
Neither does ‘Jew Know’ take account of the particular oppressions experienced by Jewish refugees on the run from Christian persecution, for example the ‘Conversos’ (Jews who were forced, often on pain of death, to convert) and the other Jews of the Caribbean who were forced to compromise in so many other ways simply to survive, or those who chose to take on a more fluid, syncretic idea of what made them Jewish.
Yes, Jew Know appears pretty ignorant of the positioning of Jews in the Caribbean, the flow of Caribbean ethno-religious cultures, the conversion to Judaism undertaken by enslaved African women who wanted/were coerced into ‘marrying’ Jewish men. There is no comment on this – and for good reason, because Jew Know doesn’t have a clue, you know.
The binary outlook reflected in Jew Know’s blog betrays deep-seated ignorance of the many variations of Jewishness that have historically always been part of Jewish history. But according to Jew Know everything to do with Jewish identity has the simplicity of any authoritarian ideology; you are either Jewish or not. There is no scope for variation, no intersectionality, no understanding of the potential conflicts, complex histories inherent in being black and Jewish, Arab and Jewish, Asian and Jewish. No, In Jew Know’s kosher world there is no room for complexity, no Jewish diversity, just a nice, easy, genetic (or is it religious) monoculture where bright eyed Jewish mothers give birth to Jewish children and people have access to the easy going charms of the local Rabbi to sort things out when things get …. mucky for Jew Know cannot tolerate a world of self-determination - no - a higher authority must always decree.
But as we all know – none of that’s true – Jews, like every other people, come in all sorts.
Jew Know expresses religious and ethnic definition of identity and leaves no room for those with no religious commitment but with the necessary ancestry, those who have been adopted, those ‘in care’, those orphaned and separated from the community. Jew Know does not admit the perspective of Reformed Jews, those who advocate that Jewish identity can be inherited from a father as well as mother – no.
Then tell me Jew Know, in your little, little world, what about the people of Jewish heritage born to people who have not practiced any religion, maybe for generations? Ok – strike them out!
And is acceptance of a Jewish state part of being Jewish? When and who decided that one? And are the very many non or anti-Zionist Jews ‘self-haters and not real Jews in your book too? I think I know your awnser.
I have nothing to prove to you Jew Know. You shame the Jewish heritage you claim.
To deny my Jewish heritage is racist, deeply racist and you are a racist. It is as unacceptable to deny my Jewish heritage, the political and historical struggles that brought my parents together as it would be to deny my African or Caribbean ancestry. Your attitudes reflect the deep-seated and shameful racism entrenched in sections of the Jewish community.
It reflects a shameful intolerance, a lack of inclusivity, empathy, an essentialism that harvests a paucity of the soul. As with all ethno-nationalists these attitudes undermine the high-ground they seek to attain; complexity is the life-blood of creativity, the life-blood of a modern, tolerant society, the only path of progress for humanity. Want help with these ideas? I suggest you contact Mocha Jews and find out more http://mochajuden.com
Jew Know in fact you appear to Know Little of the multi-faceted history of the Jewish people, a people that in the last 2,000 years engagedand yes, MIXED at times, and very often with the rest of the world, were an essential part of much of it. These Jewish people fought to be a part, not set apart, from the countries they inhabited. …. Hurrah!
And then, in true racial purity tradition you dig up what you claim are my genealogical records and publish what you again claim is my family tree (sordid aren’t you, it will be my underwear drawer next I presume). By the way, I have know nothing of some of the people you refer to as my ancestors – and truth is neither do you – though I can take you back on one side to the 15th century and the pogroms of the Spain and Portugal and on the other to an African griot.
My DNA (which I have a detailed analysis of and have had for sometime) is the business of me and my family – and my friends who have seen it. As for the rest ……
Youhave caused distress to many people, Jewish and non Jewish. Your intolerance and racism is an embarrassment, not just to Jews but to all good people everywhere. You have caused outrage, in particular to members of the black and Caribbean community in Britain.
Jew Know – I wouldn’t ask you to prove your Jewishness, I would however welcome you proving your humanity but truth is on that one, I won’t be holding my breath. .
Background to Zionist Racism
From its very beginning Zionism was, in the words of Max Nordau, Theodor Herzl’s Deputy, a matter of race not religion. Nordau, was a follower of Lombroso the social Darwinist criminologist. Nordau claimed that ‘The Jews possess a greater enterprising spirit and abilities than the average European, to say nothing about all those Asians or Africans.’ [Max Nordau to this People, New York 1941, p.73] In an interview with La Libre Parole, Edouard Drumont’s anti-Semitic daily, in 1903 Nordau explained that that ‘(Zionism) is not a question of religion but exclusively of race and there is noone with whom I am in greater agreement on this position than M Drumont.’ (Desmond Steward, Herzl, p. 322)
According to Moses Hess, the first modern, political Zionist, in his novel Rome & Jerusalem:“Race struggle is primary; class struggle is secondary.” [Moses Hess, Rome & Jerusalem,Philosophical Library, New York, 1958, p.10. Cologne May 1862].
Nor was this fascination with race confined to a few Zionist intellectuals. A pillar of the Zionist leadership, Arthur Ruppin, known as the Father of Land Settlement in the Yishuv (Jewish community in Palestine) and a member of the Zionist Executive described how, in his diary of August 11, he had travelled to Jenna on August 16, 1933:
to meet Prof. Hans F.K. Günther, the founder of National-Socialist race theory. The conversation lasted two hours. Günther was most congenial… and agreed with me that the Jews are not inferior but different, and that the Jewish Question has to be solved justly. [Amos Morris-Reich, Arthur Ruppin’s Concept of Race, Journal of Israel studies, volume 11, number 3 p.1. citing CZA A107/954]
Eitan Bloom writes of how
The idea of segregation was central to Ruppin’s eugenic planning… in order to produce a culture of their own, the Jews had to live… separated from any other culture… the Jew needed to be segregated in a space that would enable him to be among his like; only such “kinship of race” would encourage him to be healthy and creative.’[Eitan Bloom, Arthur Ruppin and the Production of the Modern Hebrew Culture, Ph. D. thesis, Tel Aviv University, December 2008].
Hans Günther, a member of the Nazi party from 1929, was Himmler’s ideological mentor and ‘the highest scientific authority concerning racial theory.’ [Bloom, p.405-6.].
In May 1930 Gunther was appointed Professor to the Chair of Racial Anthropology at Jena University, after the intervention of Wilhelm Frick, the first National Socialist state minister and later Nazi Minister of the Interior. Gunther praised Zionism ‘for recognizing the genuine racial consciousness (Volkstum) of the Jews.’ [Bloom, op. cit. p.408].Ruppin saw in Günther’s writings ‘a treasure chest of material.’ [Bloom, p. 409, Arthur Ruppin, Briefe, Tagebucher, Erinnerungen, (ed.) Schlomo Krolik, Leo Baeck Instituts, Königstein: Leo Baeck Instituts & Jüdischer Verlag Athenau, 1985.p.422]
In Germany the Nazis divided society into Aryan and non-Aryan. How did they define the Jew? Simple they went back to 1870 to see if someone’s grandparents were practising Jews. Were they baptized? So the definition of race, which is supposed to be biological in fact rested on religious practice which is why in the case of the ‘mixed race’ Mischlinge, those who had one or two Jewish grandparents, if the parents or the persons themselves or their children were practising Jews then that determined their racial belonging.
Eugenics, the ‘science’ of selective breeding which Hitler based his ‘euthenasia’ programme on and which was the precursor of the Holocaust, was integral to the foundation of the Israeli medical service under Dr Joseph Meir. [Ha'aretz, 11.6.04., Do Not Have Children if They Won't Be Healthy!']. Indeed it was integral to social policy at the beginning of the Israeli state. Hence why thousands of Yemenite and Arab Jewish children were kidnapped from their parents, reported to be dead and secretly given to European Ashkenazi parents to bring up.
In Israel Black Jews are at the bottom of the pile and many Zionists don’t accept that you can be Black and Jewish. Much like Donald Trump refused to accept that Barak Obama was Black and American, hence the Birther movement demanded to see his birth certificate. In Israel the Black Ethiopian Jews are the most discriminated against of all and large parts of the Orthodox Rabbinate refused to accept they were Jewish and insisted that the men undergo another circumcision.
The Black Hebrews were a sect that emigrated from the USA and although a community of them live in the Negev near Beer Sheeva now, many of them previously were deported from Israel because they were not considered Jews. This is in essence what lies behind the attempts of pathetic little racists like jonny dravitz to ‘prove’ that Jackie Walker isn’t Jewish.
That is where Jackie Walker comes in. She was the Black Jewish anti-Zionist who the Jewish Labour Movement and other Zionists tried to use as the traditional symbol of the Black devil in the Labour Party, the archetypal anti-Semite.
Te Israeli Law of Return, which allows me to ‘return’ to Israel even though I’ve never lived there but prevents a Palestinian returning even if they were born there (they are classified as ‘infiltrators’) is based on virtually the same racial criteria as the definition of a Jew under the Nuremburg Laws, viz. whether someone’s parents or grandparents are Jewish. Indeed under the 1970 Amendment it goes wider and classifies as Jewish for the purpose of Return a spouse of a Jew. Since Jackie’s father is Jewish then she is Jewish for the purpose of the Law of Return but in Israel itself the Orthodox Rabbinate control all personal affairs and the definition is much stricter. You are only Jewish if your mother is Jewish and Reform Judaism isn’t recognized.
There is though something pathetic in the attempt of the Jewish Labour Movement under Jeremy Newmark and petty little Judeo-Nazis like Jonny Kravitz trying to ‘prove’ that Jackie isn’t Jewish. Except that they don’t even have the courage or honesty to say that she is a cushi or shvartze
« Après l'échec du Hamas, il faut aider la population de Gaza à conquérir sa souveraineté » (30/06/2017)
Voir aussi : Conflit Israël-Palestine (par Le Figaro)
« Après l'échec du Hamas, il faut aider la population de Gaza à conquérir sa souveraineté » (30/06/2017)
Par Salomon Malka Publié le 30/06/2017 à 14:13
FIGAROVOX/TRIBUNE - Cela fait dix ans que la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas. Pour le journaliste Salomon Malka, ces dix années sont un échec dont le Hamas est responsable, et Gaza doit mettre en place une véritable politique de souveraineté pour avancer dans le règlement du conflit israélo-palestinien.
Salomon Malka est journaliste et écrivain. Il est directeur de la Rédaction de L'Arche.
Même ceux qui demeurent aujourd'hui encore attachés à la solution des deux États, israélien et palestinien, comme seule issue au conflit qui déchire cette région du monde depuis trop longtemps - et quelle autre issue pourrait-on imaginer ? Il n'y en a pas d'autre -, sont forcés de constater que ce que dit Moshé Arens, ancien ministre israélien des affaires étrangères, cette semaine dans les colonnes du Haaretz, n'est pas dénué de bon sens et devrait en tout cas être examiné.
Il dit deux choses. La première, c'est qu'un État palestinien existe aujourd'hui, plus exactement un mini-État palestinien, c'est la bande de Gaza. Tous ses ressortissants sont Palestiniens, et depuis qu'Ariel Sharon a fait en sorte que les implantations israéliennes dans la région soient entièrement démantelées, il n'y a plus un seul juif dans le secteur. La bande de Gaza est dotée d'un gouvernement, d'une armée, d'une police, de tribunaux… Ce territoire, en dépit de ce qu'on clame ici ou là, n'est pas sous occupation. Il est souverain, ou en tout cas il pourrait l'être.
La deuxième chose, c'est le blocus. Ce blocus est incontestable mais il est relatif, puisque tous les jours, des centaines de camions approvisionnent ce territoire, la majeure partie de l'électricité est fournie par Israël, et des blessés sont soignés régulièrement dans les hôpitaux israéliens (le chiffre est en baisse, 300 blessés soignés pour le mois de mai, contre 2000 dans le passé, en raison de nouveaux obstacles administratifs mis par l'Autorité palestinienne). Il ne tient qu'au gouvernement en place d'améliorer les relations avec ses voisins (Israël comme l'Égypte) pour obtenir une libre circulation d'un territoire à l'autre (en cessant par exemple d'utiliser l'aide massive fournie par les Européens pour accroître son arsenal de roquettes et poursuivre la construction de tunnels), comme il ne tient qu'au Hamas de se consacrer au développement plutôt qu'à la confrontation.
Il y a tout juste dix ans, la bande qui venait d'être évacuée, s'est jetée dans les bras du Hamas. Non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est détériorée. Les difficultés s'amoncellent et les querelles Hamas-Autorité palestinienne se sont ravivées. Qui peut nier que la situation économique et humanitaire soit devenue catastrophique ? Sur un territoire de 365 kms, avec une population de 1 450 000 habitants, le chômage est un des plus élevés au monde, près d'un adulte sur deux est sans emploi… À 60 kms de Tel Aviv et à 40 kms de Beer-Sheva, c'est devenu une poudrière que plus personne n'est à même de contrôler. Mais on imagine que si l'été devient chaud, il y a fort à parier qu'un doigt accusateur sera dirigé une fois encore contre les mêmes, contre Israël, contre l'Égypte, contre Mahmud Abbas…On entendra de nouveau, sur les rives de la Seine, de la part des mêmes, les imprécations sur «le tombeau à ciel ouvert» et la nécessité de «venger Gaza».
Rien ne semble indiquer pour l'instant que le Hamas soit engagé dans un processus d'escalade. C'est le moment pour les Européens, et pour les hommes de bonne volonté soucieux d'une véritable solution à deux États, d'aider la population de Gaza à sortir du marasme, de l'orienter vers la construction et le développement, de faire en sorte que la gestion de cette partie de territoire soit une première étape vers la constitution - avec Abbas - d'une souveraineté pleine et entière, au lieu de pousser le pouvoir islamiste en place à se complaire dans son irrédentisme.
On en est loin ? Bien sûr qu'on en est loin. Mais il faudra bien convenir, dix ans après, que le Hamas est un échec lamentable. Il serait temps qu'il s'en aperçoive, comme il est temps qu'il se rende compte que de cet échec, il est le seul responsable. Lui, et tous ceux qui l'entretiennent dans l'illusion que «les roquettes plus l'électricité», cela puisse constituer une politique à long terme. Ni même une politique tout court.
Liban: 5 kamikazes se font exploser
Par Le Figaro.fr avec AFPMis à jour le 30/06/2017 à 10:54 Publié le 30/06/2017 à 07:56
Cinq kamikazes se sont fait exploser lors de raids de l'armée aujourd'hui à l'aube dans des camps de réfugiés syriens dans l'est du Liban, tuant un fillette et faisant sept blessés parmi les militaires, a indiqué un communiqué de l'armée.
Les attaques ont été menées contre des unités militaires intervenues dans les camps Al-Nour et Al-Qariya dans la région d'Aarsal, frontalière de la Syrie ravagée par la guerre, a indiqué le commandement de l'armée dans un communiqué. Les opérations militaires à la "recherche de terroristes et d'armes" ont pris fin, selon une source de sécurité.
Une source militaire, interrogée par l'AFP, a affirmé qu'un nombre indéterminé de personnes avaient été arrêtées. "L'objectif de l'opération était d'arrêter un homme recherché et c'est cet homme qui s'est fait exploser en premier".
"Lors de descentes dans le camp Al-Nour, un kamikaze a fait détoner sa ceinture explosive à l'arrivée d'une unité de l'armée. Trois soldats ont été blessés mais leur vie n'est pas en danger", a précisé la même source. Trois autres kamikazes se sont ensuite fait exploser mais sans faire de blessés. L'armée a saisi quatre engins explosifs.
Dans un autre camp de réfugiés à Aarsal, celui d'Al-Qariya, "l'un des terroristes a fait exploser sa ceinture explosive sans faire de blessés". Mais quatre soldats ont été blessés après qu'"un autre terroriste a lancé une grenade en direction de leur unité".
La guerre civile qui ravage la Syrie depuis mars 2011 déborde sur le Liban voisin où la zone frontalière a été le théâtre de multiples affrontements meurtriers entre l'armée libanaise et des groupes jihadistes dont l'organisation Etat islamique (EI) et le réseau Al-Qaïda.
Le puissant mouvement chiite libanais Hezbollah aide militairement le régime syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes.
» Liban : à la rencontre des réfugiés syriens coincés dans la vallée de la Bekaa
Cette «petite Syrie» du Liban qui menace la stabilité du pays
Par Julie Connan Mis à jour le 02/04/2017 à 18:03 Publié le 02/04/2017 à 18:00
REPORTAGE - La guerre qui déchire leur pays depuis six ans a poussé 1,5 million de Syriens sur le sol libanais. Même si cet afflux massif n'a pas suscité de heurts majeurs, ces «invités temporaires» font monter la tension dans un petit pays à la stabilité déjà précaire. À terme, les équilibres politiques et confessionnels pourraient être bousculés.
"Des Syriens attendent leur tour devant une clinique mobile, en décembre dernier dans un camp de réfugiés près de Taalabaya, dans la plaine de la Bekaa, au Liban.
Envoyée spéciale au Liban
Le ballet des Mercedes d'un autre âge est incessant. Une fois franchi le checkpoint tenu par les militaires libanais et la tension des contrôles retombée, les fresques, drapeaux et autres affiches laissent penser que l'on arrive en territoire palestinien. Ici, un immense portrait d'Arafat, là, une affiche à la gloire de Mahmoud Abbas. Là encore, une promesse peinte sur un mur fatigué: «Palestine we will return» (Palestine, nous reviendrons).
Cliquez ici pour agrandir l'infographie
À 5 km de Tyr, au Liban-Sud, le camp de Rashidieh est l'un des plus anciens du pays du ...
Liban : à la rencontre des réfugiés syriens coincés dans la vallée de la Bekaa (25.01.2017)
Par Eugénie Bastié Mis à jour le 25/01/2017 à 16:07 Publié le 24/01/2017 à 16:29
Femmes du camp informel n°099 à Bar Elias dans la Bekaa. Photo: Sandra Conan
REPORTAGE - Ils vivent depuis maintenant plusieurs années dans des tentes, en attendant un improbable retour vers la Syrie. Nous avons rencontré ces familles figées dans un quotidien fait de misère et d'ennui, qui ne survivent que grâce à l'aide des ONG.
Que vont-ils devenir? C'est la question qu'on se pose immédiatement en observant les dizaines de camps informels qui parsèment les villages de la vallées de la Bekaa au centre du Liban. Là, à quelques kilomètres seulement de la frontière syrienne délimitée par la crête enneigée de l'Anti-Liban, patientent dans des tentes balayées par le vent des dizaines de milliers de réfugiés syriens, arrivés pour la plupart au début de la crise, en 2012. Ils sont 360.000 venus de Syrie disséminés dans la vallée de la Bekaa a attendre un improbable départ. En tout, ce sont plus d'un million de réfugiés qui stationnent dans un pays de 4 millions d'habitants, grand comme le département de la Gironde. 71% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.
Le jour tombe vite, et à 16h30 il fait presque nuit. La température chute en dessous de dix degrés, en ce mois de janvier, et, dans le camp de Marj à proximité de la ville de Barelias, les réfugiés rassemblent du bois pour se chauffer.
Depuis combien de temps sont-ils là? «J'ai perdu la notion du temps» dit Turkya, qui a fui avec son mari aveugle et ses enfants Homs. La plupart sont arrivés en 2012, au début de la crise. Cinq ans dans de maigres cabanes recouvertes d'affiches publicitaires. Au début, les allers-retours étaient encore possibles entre Liban et Syrie, mais depuis la fermeture de la frontière en janvier 2015, ils sont coincés. Alors ils restent là. Le Liban, qui n'a pas signé la convention de Genève sur les réfugiés ne reconnait pas leur existence. Contrairement à la Turquie ou en Jordanie, ils vivent dans des camps informels (informal settlements), sorte de mini Jungle faites de nylon et de bâches. Une existence monotone et misérable dans la boue et l'ennui. Les hommes louent occasionnellement leurs bras. Les femmes s'occupent des enfants. «Notre vie quotidienne est une perte de temps.» raconte Eid, chewish (chef) du camp 003 de Barelias, qui vit dans une tente avec sa femme et ses cinq enfants. «Nous visitons d'autres familles de la communautés. Les enfants regardent la télévision ou
Les réfugiés syriens vivent dans des «informal settlments», des cabanes faites de nylon, de carton et de plastique. Ils n'ont pas le droit de construire en dur. Crédit: Sandra Conan.
jouent dehors.» «Depuis 2012, je ne fais rien, je déambule entre les tentes toute la journée. Je mange, je bois, je dors», raconte Issam, 40 ans, qui vit aussi là avec sa femme et ses trois enfants. Une existence en suspens dans des bidonvilles malsains, que vient seulement égayer la vie des enfants. Le taux de natalité est très élevé, environ cinq enfants par femme. «Le taux de fécondité en Syrie était de 5-6 enfants par femme avant la guerre», observe le chercheur spécialiste de la Syrie Fabrice Balanche. «En temps de crise dans un climat de violence et d'instabilité, on observe un retour des mariages précoces, il est hors de question pour une jeune fille de rester seule» . Dans le camp n°99 de Majr, il y a 47 tentes pour 150 enfants. Ils pataugent pieds nus dans des sandales en plastique, dans la boue. La majorité d'entre eux sont déscolarisés. «On vit au jour le jour. Comme tous les parents, on aimerait offrir des choses à nos enfants, mais on ne peut pas. L'autre jour ma fille a pleuré car elle voulait un pyjama», raconte Attalah, la cinquantaine, qui vit dans une tente-cabane avec ses cinq filles, sa femme et sa mère handicapée. «Quand ils voient passer des avions, les enfants, souvent traumatisés, rentrent vite dans les tentes, et ils éteignent la télévision dès qu'on met les nouvelles», raconte le père de famille.
Au loin, on aperçoit la chaine de l'Anti-Liban, la frontière avec la Syrie, fermée depuis janvier 2015. Crédit: Sandra Conan.
Retour improbable et rêves d'occident
Dans des telles conditions, envisagent-ils le retour en Syrie? Quand on leur pose la question, les vieux répondent: «Inch'allah». «C'est ma patrie, c'est ma maison.» dit Attalah,. «On attends une solution, n'importe quelle
De nombreux enfants jouent dans le camp 003 de Barelias.Crédit: Sandra Conan
solution au conflit» martèle-t-il. Quand on lui demande pourquoi il a quitté la Syrie, ce chauffeur de taxi d'Homs est si ému qu'il ne peut pas répondre. La plupart des réfugiés de la Bekaa viennent de zones aujourd'hui libérés par le régime, et en état de relative stabilité, comme Homs qui a été évacué des rebelles il y a près de deux ans. Alors pourquoi ne retournent-ils pas en Syrie? Les raisons sont diverses. Sunnites, ils craignent la férule du Hezbollah. «On vivait en symbiose entre chiites et sunnites puis le Hezbollah est arrivé et a tué aveuglement» affirme Issam, qui vient de Babila, une banlieue de Damas théâtre d'affrontements violents entre les rebelles et l'armée syrienne. Les parents craignent aussi de voir leurs enfants enrôlés dans l'armée syrienne. Certains réfugiés étaient dans la rébellion et sont donc sur les listes rouges du régime ; d'autres n'ont rien à voir avec les combats mais viennent de zones actuellement libérées mais économiquement sinistrées. Leurs maisons ont été détruites ou leurs biens volés. S'ils repartent en Syrie, ils perdent leur statut de réfugiés du HCR, et toutes les aides humanitaires.
Reste l'hypothèse d'un départ vers l'Europe. «Non, je ne veux pas aller en Europe. J'ai un fils à Vienne. Il m'a dit que c'était impossible de venir» dit Attallah. Mais d'autres, souvent les plus jeunes, refusent de regarder du côté des monts enneigés de l'Anti-Liban derrière lesquels se dessine la frontière syrienne et se tournent vers l'Ouest. Dans le camp 003 de Bar-Elias, on se montre avec fierté sur les smartphone la photo du frère de Suleiman, qui pose sur les marches de Montmartre à Paris. La jeune femme syrienne, venue au Liban avec son mari et ses trois enfants a douze frères et soeurs. Au début de la crise, ils se sont tous éparpillés aux quatre coins du monde: un en Arabie Saoudite, un à Oman, un en Allemagne, un en France, un en Jordanie, deux au Liban, un au Yémen. «Je n'envisage pas mon futur ni celui de mes enfants en Syrie» dit son mari, qui voudrait rejoindre la France, s'il arrive à se faire régulariser au Liban. Même s'il y a la paix? «Espérer la paix en Syrie, c'est comme espérer que le diable accède au paradis» dit-il en haussant les épaules.
Le précédent palestinien
Le Liban ne fait rien pour les retenir. Le permis de séjour, au coût prohibitif (200 euros) , est un luxe que bien peu peuvent se permettre. C'est la fragile balance démographique du pays qui est en jeu. «Il y a une crainte parmi les Libanais chrétiens et les chiites de maintenir sur le sol libanais des réfugiés à 90% sunnites. Cela pourrait faire voler en éclats le fragile équilibre communautaire du pays.» explique le chercheur Fabrice Balanche, qui a travaillé sur la question des réfugiés. «Les Libanais ont tous en tête le précédent palestinien de 1948.» explique-t'il. A la suite de la guerre israélo-arabe de 1948, environ 100.00 réfugiés palestiniens trouvent refuge au Liban. Hébergés dans des camps en dur, leur exil censé être temporaire se prolonge, exacerbant les tensions communautaires entre musulmans et chrétiens. La tragique guerre civile des années 1980 qui a suivi est dans toutes les mémoires.
«Avec la pauvreté, la déscolarisation de toute une génération, il y a un processus naturel de radicalisation qui se met en œuvre dans les camps, dont certaines franges peuvent être récupérées par des groupes terroristes. Ça
Dans le camp 099 de Barélias, le sol est très boueux. Crédit: Sandra Conan.
a été le cas d'Arsal à la frontière, où l'armée a du intervenir à l'été 2014» ajoute Balanche.
Ils survivent grâce aux aides des multiples ONG, dont Vision du Monde, qui s'occupe notamment de distribuer une aide en cash non conditionnée à des milliers de familles vunérables. C'est assez pour les dissuader de tenter un périlleux voyage pour l'Europe. Pas assez pour les intégrer la société libanaise. Trop pour les encourager à rentrer en Syrie où ils perdraient les subsides humanitaires. Coincés entre départ impossible et retour improbable, figés dans l'ennui et la misère, ils attendent un dénouement à cinq années de crise. «La grande majorité restera coincée au Liban ou envisagera de partir en Europe» juge Fabrice Balanche. «Le Liban compte aussi sur l'Europe pour se débarrasser des réfugiés syriens via le regroupement familial». «Partir d'ici, n'importe où, c'est tout ce qu'on veut», dit Issam. En attendant, «on compte les jours, c'est comme si on était morts».
Reportage illustré par la photographe Sandra Conan.
La rédaction vous conseille
«Les réfugiés syriens sont une bombe à retardement» pour le Liban
Le Liban, dernier bastion des chrétiens en Orient (18/06/2016)
Par Adrien Jaulmes Mis à jour le 18/06/2016 à 11:07 Publié le 17/06/2016 à 08:36
REPORTAGE - Au Moyen-Orient, des communautés nées avec la chrétienté sont sur le point de disparaître, victimes de la vague islamiste qui balaye la région. Seule exception: le Liban. Dans ce petit pays à part, les chrétiens s'accrochent avec détermination à leur terre et à leur foi.
Accroché à la côte méditerranéenne, grand comme la Corse et presque aussi montagneux, le Liban est redevenu pour les chrétiens ce qu'il fut dans l'histoire à chaque période de trouble et de persécutions : une forteresse et un refuge. Son donjon se situe dans la vallée de Qadisha. Accessible par de petites routes de montagne qui grimpent vers les hauteurs du Mont-Liban, «la Vallée Sainte» est constituée par deux étroits canyons, celui de Qanoubine et celui de Qozhaya qui se rejoignent en formant un V. Au pied des falaises et entre les champs en terrasse construits au fil des siècles par des générations de paysans maronites, s'élèvent des monastères que l'on atteint par des sentiers muletiers.
Le patriarche maronite s'installe il y a quatre siècles à Qanoubine, fuyant la région d'Alep et les persécutions des mamelouks. ...
Quel est l'impact du conflit syrien sur le Liban ?
Par Sibylle Rizk , Service infographie du Figaro Publié le 25/10/2015 à 17:23
INFOGRAPHIE - Divisé entre communautés religieuses et sans vrai État, le Liban (4,5 millions d'habitants) a du mal à résister face au nombre de réfugiés syriens et aux pressions extérieures.
Depuis le début du conflit syrien, il y a bientôt cinq ans, le Liban a réussi à ne pas être emporté par le chaos provoqué par l'afflux de 1,5 million de réfugiés et le blocage total de ses institutions politiques, prisonnières du bras de fer régional entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais la déliquescence de son État fragilise de plus en plus ce petit pays.
Comment le Liban fait-il pour absorber 1,5 millionde réfugiés syriens dont le nombre représente plus du quart de sa population?
Plus d'un village libanais accueille à lui seul davantage de réfugiés syriens que toute la France réunie. Malgré cette pression démographique d'autant plus grande que l'espace géographique est réduit - le Liban fait la taille du département de la Gironde -, l'absorption s'est faite sans heurt majeur sur tout le territoire, seulement 16 % des réfugiés vivant dans des camps informels. Les solidarités ont joué, explique le sociologue Melhem ...
«Les réfugiés syriens sont une bombe à retardement» pour le Liban (18/10/2015)
Publié le 18/10/2015 à 11:38
INTERVIEW - Ministre du Tourisme dans le gouvernement du premier ministre Tammam Salam, Michel Pharaon affirme dans une interview au Figaro que Beyrouth ne peut plus accueillir de nouveaux réfugiés syriens, alors que l'offensive militaire russe fait planer la menace de nouvelles arrivées de Syriens au Liban.
LE FIGARO - La stabilité du Liban est-elle menacée par l'afflux de réfugiés syriens ?
MICHEL PHARAON - Les réfugiés syriens représentent le quart environ des quatre millions de Libanais. C'est la raison pour laquelle nous observons avec étonnement la réaction en Europe qui se débat pour accueillir 2 à 300.000 réfugiés dans des pays qui pèsent au total plus de 300 millions d'habitants. Le Liban a reçu des promesses d'aide qui n'ont pas été tenues. Nous sommes inquiets que ces réfugiés ne puissent pas retourner en Syrie. Dans les années 70, le Liban a déjà payé le prix de la guerre israélo-palestinienne en devant accueillir des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Nous ne voulons plus payer pour les autres. Pour nous, le problème de ces réfugiés est encore sous contrôle, mais c'est une véritable bombe à retardement. Il nous pose des problèmes en termes d'accès à l'éducation ou à la santé. Mais au moment où l'on parle de négociations sur l'avenir de la Syrie, notre crainte est que sans président de la République pour défendre nos intérêts, la voix du Liban ne soit pas entendue.
Comment sortir justement du vide institutionnel au sommet de l'Etat depuis plus d'un an ?
L'actuel gouvernement, issu de négociations menées fin 2013, repose sur deux accords : un arrangement politique sur la sécurité du Liban conclu entre plusieurs parrains régionaux et un autre accord entre factions politiques libanaises elles-mêmes. Ces deux avancées ont permis de faire passer le Liban d'un pays de confrontation à un pays où tout le monde s'accordait pour maintenir la stabilité. Mais le vide constitutionnel à la tête de l'Etat se prolongeant, la paralysie commence à atteindre le gouvernement. Et cela nous inquiète au moment où l'on évoque des négociations internationales pour sortir de la crise syrienne.
Peut-il y avoir consensus sur un nouveau président de la République sans un dialogue entre l'Arabe saoudite et l'Iran, les principaux «grands électeurs» au Liban ?
L'an passé, nous avons eu une fenêtre d'opportunité qui s'est malheureusement refermée. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord rapidement sur un président de la République, le dossier viendra grossir les contentieux régionaux au Moyen-Orient. Le problème, c'est que depuis un an, les tensions sont montées entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et qu'aujourd'hui, le dossier libanais risque de se retrouver lié à la crise syrienne. Or pour un camp comme pour l'autre, il n'y a pas de possibilité de victoire, ni de défaite totale. L'issue passe nécessairement par un consensus entre Riyad et Téhéran. L'an dernier, la France a tenté de faire avancer les choses. Hélas, même après l'accord sur le nucléaire iranien cet été, le blocage demeure entre Saoudiens et Iraniens sur le Liban.
Comment réagissez-vous à l'offensive militaire russe en Syrie ? Craignez-vous un nouvel afflux de réfugiés ?
Nous avons assisté ces dernières années à la faillite du système international en Syrie, qui a entraîné des problèmes humanitaires dramatiques et la destruction d'une civilisation. Le Liban n'est pas hostile à un accord pour une action concertée en Syrie. Mais la solution ne peut pas venir du président Assad qui a été la source de beaucoup de problèmes, y compris au Liban. Le problème avec l'offensive russe, c'est qu'elle ne s'accompagne pas d'une offre politique acceptable. Les avions russes à eux seuls ne peuvent pas régler la crise syrienne.
A partir de la Syrie, Daech et al-Nosra, la branche locale d'Al Qaida, menacent-ils les frontières du Liban ?
Daech et Al-Nosra n'ont pas de racines parmi les communautés libanaises, mais ils sont excessivement présents à nos frontières. Ils nous menacent. L'an dernier, ils ont essayé de s'infiltrer au Liban pour y disposer d'une base arrière à Ersal. Heureusement, l'armée a réussi à les repousser. Aujourd'hui, je vous le répète, notre principale crainte, c'est qu'une partie des réfugiés syriens ne puisse pas rentrer chez eux. Au printemps, nous avons eu peur d'un nouveau débordement de réfugiés lorsqu'il y a eu une pression des rebelles sur Damas et sur Lattaquié. Le Liban ne peut plus en accueillir.
Qu'attendez de la visite prévue de François Hollande au Liban ?
La France a beaucoup œuvré ces dernières années pour maintenir la stabilité dans notre pays, privé de président de la République. A l'approche de négociations sur l'avenir de la Syrie, nous attendons que la France continue de défendre le Liban. Pour nous, voisins de la Syrie, ces négociations recèlent des enjeux très importants. La France au moins a une position claire sur le dossier du président libanais. Ce n'est pas le cas de l'Iran qui bloque la désignation d'un nouveau chef de l'Etat.
Le récit de Wafaa, réfugiée syrienne au Liban
Originaire de la région de Damas, cette mère de famille de 38 ans a quitté la Syrie avec ses quatre enfants il y a bientôt quatre ans. Elle travaille aujourd'hui en tant que psychologue pour Médecins sans Frontières. Sa mission : apaiser les traumatismes de ses compatriotes, réfugiés comme elle au Liban.
|The 90 Minutes War||
Il calcio come risoluzione dei conflitti|
Regia di Eyal Halfon. Con Majd Bitar, Detlev Buck, Norman Issa, Moshe Ivgy, Miri Nevo, Pêpê Rapazote, Rafi Rothstein, Riyad Sliman, Gilya Stern.
Genere Commedia drammatica - Israele, Germania, Portogallo, 2016. Durata 90 minuti circa.
Il conflitto israelo-palestinese è durato 100 anni. 100 anni di guerra, spargimento di sangue, amarezza, sofferenza. 100 anni di stallo, di intransigenza e di falliti affari di pace. Ed ora, è finita! Finalmente hanno trovato la soluzione: un gioco di calcio. Il vincitore potrà rimanere. Il perdente dovrà lasciare per sempre quelle terre di eterno conflitto. Senza scherzi!
|Palestine PD holds press conference regarding Ricki Taylor investigation||The Palestine Police Department held a press conference Saturday regarding the murder of Ricki Deann Taylor. |
|Comment on Extended Discussion – Group 3 by Charlie Arnowitz||The problem with justifying terrorism based on the outcome of the violence is that this approach fails to acknowledge that, in many cases, terrorism does not have a positive influence on events, and that no amount of lives is worth only a chance of (anyway subjective) improvement. Often terrorism serves only to further radicalize both sides of the equation. For instance, terrorist attacks have historically driven the Israeli electorate to the right, and alienates them from the idea that the Palestinians are a partner for peace. (Whether this is a legitimate sentiment or not is not the question; it is undoubtedly a common perception in Israel, and after several decades of civilian attacks, it is easy to see how such a perception arises. [Although, just for the sake of it, it is not a perception with which I agree—who doesn’t want peace?]) After 9/11, the US electorate was similarly pushed to the right, as security issues came to override other concerns. Northern Ireland is the same idea. Terrorism is thus often counterproductive. While it stands to run that risk, in my eyes it is never worthwhile, whatever ways we seek to classify it in the present, or to justify it over the course of history.|
|Comment on Reading Questions by Robert LaMoy||On 20 September 2001, President George W. Bush gave an address to Congress that sought to explain why Islamic fundamentalists hate America. Bush said, "They hate what they see right here in this chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other…these terrorists kill not merely to end lives but to disrupt and end a way of life." Rhetorically, this reasoning was very effective—it pitted America in the middle of an epic battle of competing ideologies. However powerful the rhetoric, it was oversimplified.
Our readings this week suggest that terrorism can serve either minimalist or maximalist goals. According to David Lake, Osama bin Laden (assuming he is still alive) wants to "stop the West from polluting Islamic culture, force the United States to withdraw from the Middle East, especially Saudi Arabia, and destroy Israel." (Lake, "Rational Extremism," 19). Conspicuously absent from these goals are “destroy the Western way of life” or “overthrow Western democracies.” These sort of misperceptions, put forth largely by the Bush Administration, were a leading cause of our foreign policy blunders over the last decade.
As we discussed in lecture, the term "War on Terrorism" is a misnomer if we consider terrorism to be a tactic that advances political goals. It is possible to wage war on a specific terrorist cell, but hard to wage war on terrorism as a whole. Terrorists have varying political motivations; as a result, their goals will not necessarily be maximalist in nature. To be sure, terrorism is a desperate tactic, and the demands of terrorists should rarely be granted. However, the moderate success of terrorism in the Palestine-Israel conflict suggests that terrorism is not a hopeless tactic. Whenever retaliation plays into the hands of terrorists, compromise with non-state actors might actually be a better path for states to pursue.|
|Comment on Extended Discussion – Group 3 by Otis Pitney||I left class today thinking about the importance and utility of labeling different combatants by their proper terms. It may seem trivial but I actually think terminology makes up an important part of combating terrorism. As it stands now, the terrorist is defined in the eye of the beholder; its breadth consigns its meaning to obscurity. Liberator or senseless, despicable murderer? Or it may evince a mixed response based on the degree of empathy for the cause. This range is not primarily a result of fundamental, irreconcilable differences in cultural beliefs but of different understandings of the word. That's where nominal distinction between “terrorists” based on target discrimination becomes so important. The Palestinian who drives up to an Israeli checkpoint and blows himself up must be called a. The Palestinian who murders an Israeli politician must be called b. The Palestinian who kills an Israeli walking down the street must be called c—a terrorist. People need to be able to condemn these acts with less doubt, so that the word terrorist becomes synonymous with evil. It must be stripped down to its stark naked mass murdering reality, when this is the case such as with September 11. As this happens, and the association becomes ingrained in culture, men who kill civilians will no longer be able to hide behind a word. Every idea of justice must be cut away. This means extricating more honorable “terrorists” from the pool so that delegates cannot stand up at the United Nations conference, watched by the eyes of the world, and compare the group responsible for murdering 11 Israeli athletes to French groups who fought Nazi soldiers. While it is a war tactic and will probably never be fully extinguished, establishing that terrorism, strictly defined, is not morally defensible is central in supporting efforts to starve and isolate it.|
|On offense, East Palestine looks to soar again with 8 starters returning||Junior Parker Sherry is back to lead the Bulldogs' explosive offense this season.|
|″Literature is a facet of society″||With ″Mornings in Jenin″ and ″The Blue Between Sky and Water″, Palestinian American writer Susan Abulhawa has had two bestsellers in Germany. She writes about misery and trauma, love and the Palestinians′ joie de vivre. In interview with Miriam Abdollahi, she talks about the way literature is able to express humanity, the German fear of criticising Israel and how stories keep the Palestinian people alive|
|Nanterre - An ambulance for Aizaria|
Director's cut presenting the crowdfunding initiative to finance an ambulance for the city of Al Aizaria, Palestina by the City of Nanterre (project still pending).
Production & Concept: Doze Studio
Cast: Doze Studio
|This Is Palestine - Riverdance documentary||none|
|Historian and public intellectual Tony Judt, 1948 - 2010||Considered by many to be a giant in the intellectual world, Tony Judt died last month following a two-year fight with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Judt was in "the great tradition of the spectateur engagé, the politically engaged but independent and critical intellectual" (Timothy Garton Ash - ) "A historian of the very first order,a public intellectual of an old-fashioned kind and — in more ways than one — a very brave man" (Michael Elliott - TIME Magazine). We quote Tony Judt from two recent interviews:
Tony Judt on courage among today’s politicians:
Courage is always missing in politicians. It is like saying basketball players aren’t normally short. It isn’t a useful attribute. To be morally courageous is to say something different, which reduces your chances of winning an election. Courage is in a funny way more common in an old-fashioned sort of enlightened dictatorship than it is in a democracy. However, there is another factor. My generation has been catastrophic. I was born in 1948 so I am more or less the same age as George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Gerhard Schröder, Tony Blair and Gordon Brown – a pretty crappy generation, when you come to think of it, and many names could be added. It is a generation that grew up in the 1960s in Western Europe or in America, in a world of no hard choices, neither economic nor political. There were no wars they had to fight. They did not have to fight in the Vietnam War. They grew up believing that no matter what choice they made, there would be no disastrous consequences. The result is that whatever the differences of appearance, style and personality, these are people for whom making an unpopular choice is very hard.
Someone once said: ‘But Blair’s choice to go to war in Iraq was unpopular with the majority of the population.’ I agree. But what Blair was doing was going for a different kind of popularity – he wanted to show his strength. To do this he had to do something unpopular, yet something that cost him nothing. Doing something unpopular that may cost you your job is much harder. The last generation in America with such courage was probably the generation of Lyndon Johnson. In a funny kind of way Thatcher, whom I certainly do not like, had courage. However, she fits the description of naive and idealistic; I don’t like her ideals, her naivety was a disaster, but it’s still a fair description. Today it is a criticism to describe a politician as idealistic. This is in a way a new phenomenon and it too is born from the fact that Europe has not been involved in wars that would demand the mobilisation of the whole population for over 60 years now. The last time there was such a sustained period of peace was probably the early Middle Ages. Traditionally leaders rose to power through wars or conquest. We have had six, seven generations of leaders who came to power exclusively by political manoeuvring, which is historically very unusual. It’s like inbreeding: there are no external inputs, no new kinds of people, only the political class breeding itself. This isn’t an argument in favour of war, just a historical fact.
Tony Judt on what Europe can do to exert pressure on Israel:
Israel wants two things more than anything else in the world. The first is American aid. This it has. As long as it continues to get American aid without conditions it can do stupid things for a very long time, damaging Palestinians and damaging Israel without running any risk. However, the second thing Israel wants is an economic relationship with Europe as a way to escape from the Middle East. The joke is that Jews spent a hundred years desperately trying to have a state in the Middle East. Now they spend all their time trying to get out of the Middle East. They don’t want to be there economically, culturally or politically – they don’t feel part of it and don’t want to be part of it. They want to be part of Europe and therefore it is here that the EU has enormous leverage. If the EU said: ‘So long as you break international laws, you can’t have the privileges of partial economic membership, you can’t have internal trading rights, you can’t be part of the EU market,’ this would be a huge issue in Israel, second only to losing American military aid. We don’t even have to talk about Gaza, just the Occupied Territories. Why do Europeans not do it? Here, the problem of blackmail is significant. And it is not even active blackmail but self-blackmail. When I talk about these things in Holland or in Germany, people say to me: ‘We couldn’t do that. Don’t forget, we are in Europe. Think of what we did to the Jews. We can’t use economic leverage against Israel. We can’t be a critic of Israel, we can’t use our strength as a huge economic actor to pressure the Jewish state. Why? Because of Auschwitz.’ I understand this argument very well. Many of my family were killed in Auschwitz. However, this is ridiculous. Europe can’t live indefinitely on the credit of someone else’s crimes to justify a state that creates and commits its own crimes. If Zionism is to succeed as a representation of the original ideas of the Zionist founders, Israel has to become a normal state. That was the idea. Israel should not be special because it is Jewish. Jews are to have a state just like everyone else has a state. It should have no more rights than Slovenia and no fewer. Therefore, it also has to behave like a state. It has to declare its frontiers, recognise international law, sign international treaties and agreements. Furthermore, other countries have to behave towards it the way they would towards any other state that broke those laws. Otherwise it is treated as special and Zionism as a project has failed. People will say: ‘Why are we picking on Israel? What about Libya? Yemen? Burma? China? All of which are much worse.’ Fine. But we are missing two things: first, Israel describes itself as a democracy and so it should be compared with democracies not with dictatorships; second, if Burma came to the EU and said, ‘It would be a huge advantage for us if we could have privileged trading rights with you,’ Europe would say: ‘First you have to release political prisoners, hold elections, open up your borders.’ We have to say the same things to Israel. Otherwise we are acknowledging that a Jewish state is an unusual thing – a weird, different thing that is not to be treated like every other state. It is the European bad conscience that is part of the problem. - two excerpts from The Way Things Are and How They Might Be, an interview with Kristina Božic from March 2010 published in the London Review of Books.
Tony Judt on Democracy Democracy has always been a problem. The truly attractive features of the Western tradition that we accidentally—and it really is accidentally—get the benefit of are the rule of law, liberalism and tolerance, all of which are virtues inherited from predemocratic societies, whether they were based in eighteenth-century Anglo-American aristocratic individualism or nineteenth-century European forms of a type of developed postfeudal legal state. Democracy comes last. Democracy is simply a system of selection of people to rule over you. And it's not accidental that everyone is now a democrat. The Chinese are for democracy. George Bush was for democracy. The Burmese believe in it; they just call it something slightly different. South African whites believed in democracy; they just thought it should be arranged differently for blacks. Democracy is a dangerously empty term, and to the extent that it has substance, and the substance consists of allowing people to select freely how they live, the chance that they will choose to live badly is very high. The question is, What do we do now, in a world where, in the absence of liberal aristocracies, in the absence of social democratic elites whose authority people accept, you have people who genuinely believe, in the majority, that their interest consists of maximizing self-interest at someone else's expense? The answer is, Either you re-educate them in some form of public conversation or we will move toward what the ancient Greeks understood very well, which is that the closest system to democracy is popular authoritarianism. And that's the risk we run. Not a risk of a sort of ultra-individualism in a disaggregated society but of a kind of de facto authoritarianism. - from Talking With Tony Judt, an interview with Christine Smallwood from May 2010 published in The Nation.
|"If there is no permanent settlement before May 1999, the Palestinians will have to declare unilaterally their own state because, otherwise, politically they are doomed." - Yossi Beilin||"If there is no permanent settlement before May 1999, the Palestinians will have to declare unilaterally their own state because, otherwise, politically they are doomed." - Yossi Beilin|
|Hard-to-Reach Heritage: Israel and Peru||We make our way to some of the least accessible bits of heritage this month: Naked Scientist Laura Soul treks to Machu Picchu and we hear about the fenced-off Palestinian heritage in Israel. Also this month: tracking down The Plague's bacterial DNA, sanding down a Norwegian Pompeii and a DIY archaeological survey!|
|Lebanese army detains militant at Palestinian camp - sources||BEIRUT: A Palestinian Islamist militant wanted for planning bomb attacks in Lebanon was detained by the army on Saturday at a Palestinian refugee camp in southern Lebanon, Islamist sources in the camp and a security source said.
Islamist factions in Ain al-Hilweh refugee camp handed Khaled al ...|
|Life in the darkness of Gaza’s power crisis||Palestinians in the besieged territory are receiving just a few hours of electricity a day. Click for detailed story|
|Comment on Terrorists Families Have Been Paid Over $1 Billion By Palestinian Authority! by Google||<strong>Google</strong>
Every after in a even though we pick out blogs that we study. Listed below would be the newest sites that we pick out.|
|Continental Philosophy and the Palestinian Question Beyond the Jew and the Greek|
Continental Philosophy and the Palestinian Question: Beyond the Jew and the Greek by Zahi Zalloua
English | February 23, 2017 | ISBN: 1474299202, 1474299199 | PDF | 240 pages | 3 MB
|Zionistische Terreur tegen Investering Nederlandse Belastingbetalers|
|"Palestinians are afraid that (the withdrawal from) Gaza is going to be first and last," - Ali Jarbawi||"Palestinians are afraid that (the withdrawal from) Gaza is going to be first and last," - Ali Jarbawi|
|The United Nations is trying to give the historic rights of Hebron, in Israel, to the Palestinian people even though there is a Jewish history that dates back some 4,000 years ago, there in Hebron||Listen to Today's Program |
JD: Give us a quick history of the city of Hebron as it relates to the Jewish people.
DW: Today we have a Biblical archeological timeline of a Jewish presence of Hebron for the last 3,700-3,800 years. From Abraham up to today there have been newer excavations. I use the word newer because there have been other excavations done on the other side of the town where we visited and we found other artifacts there also which go back quite a long time and also proves the Jewish presence there. Jews have been in Hebron since the days of Abraham who made Hebron its home as it’s written in the Bible after he, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebekah, and Leah were buried here. King David was here for seven and a half years where he was actually anointed King until he went up to the eternal capitol. There have always been Jews here.
JD: David just take me back a little bit farther even than Abraham. I understand there’s a Jewish tradition that Hebron the location of even Machpelah cave itself is the entrance to the original Garden of Eden.
DW: Of course, the most Holiest literature that says quite clearly Abraham actually bought the cave. It’s written that he paid 400 pieces of silver, which is today valued at about 700,000 dollars. It’s a huge amount of money for the cave and the field. And it’s written that he purchased that because he discovered there the tombs there of Adam and Eve, the first man and the first woman. And as such it’s known as the entrance of paradise, the entrance to Garden of Eden. So, it is considered to be a very very sacred place and it certainly has a very very special unique quality to it. Anybody that goes to visit picks that up almost immediately.
JD: David Wilder with the Jewish history of Hebron dating back some 4,000 years even further however to the time of Adam and Eve.
We report this information because it is setting the stage for Bible prophecy to be fulfilled.
David Wilder learned this Jewish history of Hebron from the Bible, a book that is one hundred percent historically correct. The United Nations efforts to assign historic rights of Hebron to the Palestinian people means that they not only deny history but they deny the word of God as well. By rewriting history the Palestinians and the United Nations are blaspheming the Lord, that’s Ezekiel 35:10-12.
Hebron is a part of the land that God has given the Jewish people today you can find that in Ezekiel 36 and as it relates to the Garden of Eden that’s Ezekiel 36:35. God’s word is absolute truth.
“The News You Need Today…For The World You’ll Live In Tomorrow.”
TO CREATE A BROADER INSIGHT INTO THE WORLD STAGE WE SHALL BE POSTING INFORMATION FROM SOCHA FAAL AND WHILE SHE INCLUDES DETAILS THAT FALL INTO THE EDGES OF SPECULATION, YOU SHOULD "DISCOUNT" THE "PSYCHIC" ASPECTS WITHOUT THROWING OUT THE BABY WITH THE BATHWATER.
YOU HAVE TO BE ABLE TO SELECTIVELY FILTER ONE FROM THE OTHER AND NOT IGNORE TRENDS OF REALITY WOVEN INTO THE DETAILS SHE PRESENTS BUT WHICH HAVE STRONG POINTERS FOR THOSE WHO CAN DISCERN THE DIFFERENCE.
NOTE THAT SHE RECEIVES INFORMATION "AND DISINFORMATION" FROM THE RUSSIAN SECRET SECURITY SERVICES, WHICH HAVE THEIR OWN AGENDAS NOT ALL OF WHICH ARE CONTRARY TO AMERICAN INTERESTS.
READ, ABSORB SORT AND EVALUATE
Next Superstorm Brought To You By HAARP?
CRITICAL UPDATE: They Are Going To Come For You…Why Are You Helping Them?
Click Here For More Sorcha Faal Reports
Sister Maria Theresa is the 73rd Sorcha Faal of the Sorcha Faal Order, Elected as Mother Superior 3 February 2007“Conspiracy theorists concentrate their time on transmuting the "base matter" of current events, official stories, propaganda and public relations into the gleaming golden truth buried within. They do this through the very right-brained activity of uncovering and inventing connections between disparate elements.
They create story-systems to understand and explain events - essentially a religious activity. For whatever reason, it’s much easier for us to deal with our internal contents by projecting them into the world around us. These outward signs inevitably become carriers of the archetypal content and psychodrama latent in the seeker.
Conspiracy theory also overcomes the strictures of literalism and the problems of simplistic thinking by experimenting with multiplicity of meaning. Ordinary events, people and signs become symbols bristling with complex, malleable, even contradictory meanings. Mystery is revived and idealized. Facts become more than the sum of their parts. Theory becomes poetry and even theology.”
Brief History of the Order of Sorcha Faal Report: Who Is Sorcha Faal? Sorcha Faal Belongs To A Cabal Of Ashkenazim Jewish Women From 1290 A.D. Sorcha Faal Belongs To A Zionist Jewish Criminal Syndicate Sorcha Faal Is A Misinformation Agent For The Russian Foreign Intelligence Service SVR Sorcha Faal Works Within The Central Intelligence Agency In COINTELPROThe Most Critical Books Published By The Order Of The Sorcha Faal You Should Own: Picking up the Pieces: The Most Important Book Available For You To Be Able To Survive Americas Growing Police State The Partisans Handbook Code Red: The Coming Destruction Of The United States “Dirty, Filthy, Christians”: Treatise On The Most Dangerous Death Cult In Human History Battle Begins For Throne of This World: The Return of the Einherjar Warriors War Of The Sacred Code: The True Secret Of 2012
Top World News Now
February 9, 2013